ESDM : Pembenahan Izin Tambang Belum Tuntas

share on:
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua, Bangun Manurung - Jubi/Alex
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua, Bangun Manurung – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan siap mencabut para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah dan tidak memenuhi kategori clean and clear (CnC). Diberitakan sebelumnya saat ini, masih terdapat 3.966 IUP yang belum memenuhi kategori tersebut.

Menteri ESDM Sudirman Said menargetkan, pembenahan izin usaha di sektor mineral dan batubara (minerba) tersebut dapat selesai Mei 2016. Karena itu, para pemegang IUP harus segera membenahi persyaratan legal tersebut jika tidak ingin izinnya dicabut.

“Kami targetkan Mei 2016 mereka (IUP yang bermasalah) sudah bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan,” kata Sudirman.

Namun hingga kini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papuabelum juga merampungkan pembenahanan terhadap izin izin tambang yang beroperasi di Bumi Cenderawasih.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Papua Bangun Manurung, di Jayapura, Jumat (10/6/2016) mengatakan pihaknya tidak bisa menyelesaikan pembenahan izin karena respon dari pemerintah kabupaten tidak ada.

“Kabupaten sampai saat ini belum melaporkan izin izin. Bagaimana kami mau tuntaskan kalau kabupaten tidak kasih tahu soal izin yang sudah dikeluarkan mereka,” katanya.

Mengenai hal ini, ujar Bangun, sudah ada instruksi dan keputusan menteri yang mana isinya meminta bupati menyerahkan semua izin izin pertambangan karena sekarang sudah menjadi kewenangan Gubernur untuk ditata dan diperiksa kembali apakah izin izin itu masih memenuhi syarat, membayar kewajiban dan lainnya atau tidak.

“Hal inikan buat pusing Jakarta. Tapi sekarang begini, kalau itu tidak diserahkan sampai 2 Oktober 2016, maka dianggap hangus otomatis,” ucapnya.

Untuk mengingatkan pemerintah kabupaten, kata Bangun, pihaknya sudah menulis surat bahkan mengirim radiogram berulang kali, tapi sampai sekarang belum ada ditanggapi oleh kabupaten.

“Jadi menurut Undang Undang 23 paling lambat 2 Oktober sudah harus selesai. Kalau tidak selesai dianggap izin izin itu sudah kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat, karena kami tidak bisa evaluasi,” kata Bangun.

Dia menambahkan sesuai dengan data di kementerian ada sekitar ratusan perusahaan tambang di Papua. Sementara yang baru melaporkan itu, Kabupaten Nabire (sebagian) dan Puncak.

“Sedangkan yang lainnya secara resmi belum ada,” tutupnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  ESDM : Pembenahan Izin Tambang Belum Tuntas