Ketua Komisi III DPRP Apresiasi LKPD Papua

share on:
Ketua Komisi III Bidang keuangan dan Aset Daerah DPR Papua, Carolus Bolly - Jubi/Alex
Ketua Komisi III Bidang keuangan dan Aset Daerah DPR Papua, Carolus Bolly – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2015, mendapat pujian dari Komisi III bidang Keuangan dan Asset Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua.

“Atas nama komisi III DPR Papua menyampaikan selamat dan sukses kepada Gubernur besama Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah provinsi Papua atas opini WTP terhadap LKPD 2015,” kata Legislator dari Fraksi Demokrat Papua Carolus Bolly kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (10/6/2016).

Dibalik ucapan itu, ujar Carolus, tentunya menjadi cambuk buat pemerintah daerah yang tentunya akan menjadi berat kedepan, mengingat mempertahankan posisi WTP ini tidak mudah.

“Pemerintah daerah itukan pemerintah provinsi dan DPRP. Jadi yang diaudit adalah kita semua. Karena itu kedepan membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak,” ucapnya.

Menanggapi itu, Carolus Bolly berpesan kepada seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan provinsi Papua selaku pelaksana langsung anggaran, untuk terus meningkatkan kinerja keuangan karena opini WTP tentu memberikan tanggung jawab besar.

“Kami berharap seluruh SKPD untuk semakin meningkatkan upaya mereka untuk memperbaiki terus kinerja keuangan,” kata Carolus.

Sementara itu, Legislator dari Fraksi Hanura Papua Yan Mandenas menilai, opini WTP itu hanya sebatas administrasi saja. Sebab sepanjang laporan keuangan pemda dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar auditor keuangan negara, raihan wajar tanpa pengecualian cukup mudah untuk didapatkan.

“Saya pikir prosedur dan standar pengelolaan keuangan negara mungkin boleh dikatakan sudah sesuai standar akuntansi pertanggungjawaban keuangan. Tapi dalam pencapaian kualitas dan kinerja pembangunan, belum tentu sama dan seimbang dengan apa yang disampaikan dan direkomendasikan oleh BPK terhadap LHP BPK 2015,” kata Mandenas.

Menurutnya, predikat WTP hendaknya dibarengi dengan kemajuan di bidang pendidikan.

“Tapi menurut pengamatan kami baik SD-SMA sampai hari ini belum terlalu signifikan peningkatannya. Belum lagi saya lihat masih ada sekolah-sekolah yang gurunya hanya satu atau dua orang yang mengajar,” ucapnya.

“Bagi saya ini bukan satu kemajuan dalam pembangunan daerah. Karena pembangunan daerah diukur maju bila SDM makin hari kian meningkat, kemudian kualitas guru membaik,” tambahnya.

Meskipun demikian, kata Mandenas, dari sisi pengendalian, pengelolaan keuangan dan pertangungjawaban sudah semakin baik karena telah memenuhi standar akuntan negara. Namun yang menjadi catatan penting adalah dari sisi penyerapan anggaran yang belum mencapai kualitas baik.

“Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan pembangunan secara bertahap. Baik di pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Sehingga penyerapan anggaran yang besar dapat lebih maksimal,” kata Mandenas. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ketua Komisi III DPRP Apresiasi LKPD Papua