Jangan Halangi Demo KNPB, Meski Terkait Papua Merdeka

share on:
Ilustrasi Ribuan Massa KNPB saat demo di kantor DPR Papua, 21/5/2015. Jubi/Arnold Belau
Ilustrasi Ribuan Massa KNPB saat demo di kantor DPR Papua, 21/5/2015. Jubi/Arnold Belau

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menyarankan kepolisian tak membatasi dan menghadang setiap aksi demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ke intansi atau lembaga terkait semisal DPR Papua, meski aspirasi itu ‘berbau’ Papua Merdeka.

Kata Yan, DPR Papua adalah rumah rakyat. Tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya. Tanpa memandang siapa dan dari kelompok mana mereka selama demo itu sesuai aturan yang berlaku di Negara Indonesia.

“Saya pikir polisi jangan terus menghadang KNPB ketika akan demo. Pemerintah pusat juga jangan selalu melihat KNPB sebelah mata. Biarkan mereka menyampaikan aspirasinya. Khususnya di DPR Papua, siapapun bisa menyampaikan aspirasinya ke lembaga ini. Ini rumah rakyat, sepanjang itu tak bertentangan dengan aturan,” kata Yan Mandenas akhir pekan lalu.

Menurutnya, polisi harus bijak melihat situasi di lapangan. Jika KNPB demo di jalan, justru menggangu aktivitas warga lain. Untuk itu, sebaiknya ijinkan mereka demo ke tempat tujuan mereka, misalnya DPR Papua. Biarkan mereka menyampaikan aspirasinya. Nanti secara politis para legislator di parlemen Papua akan mengelola aspirasi itu, mengkaji dari sisi politik, pembangunan, sosial dan hukum untuk diteruskan ke pihak-pihak terkait.

“Jangan KNPB demo di pinggir jalan dan seolah tak punya tempat menyampaikan aspirasinya. KNPB sebaiknya diijinkan demo ke DPR Papua. Ini dukungan Fraksi Hanura, tapi tak membawa simbol-simbol yang bertentangan dengan amanat konstitusi negara. Aspirasi merdeka sekalipun sampaikan ke DPR Papua,” ucapnya.

Katanya, demo di Papua harus disalurkan pada tempatnya. Bukan di jalan-jalan. Ini yang diharapkan agar ada proses penyampaian aspirasi pada tempat yang jelas. Tapi kalau KNPB demo dengan membawa simbol bertentangan dengan amanat konstitusi negara, bisa ditindak secara hukum namun dengan cara-cara persuasif.

“Bukan frontal dan brutal. Itu tak dibenarkan. Makanya jangan kita antipati terhadap semua aspirasi yang bertentangan dengan NKRI. Ambil sisi positifnya, undang, ajak bicara apa yang diinginkan. Apa manfaatnya,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, DPR Papua tak diskriminasi. Selalu bersedia menerima aspirasi demo dari pihak manapun. Justru selama ini polisi yang terkesan disrkriminasi dalam pemberian ijin demo.

“Ini bukan bicara politik, tapi keadilan dalam ruang demokrasi. Apapun ideologi mereka, jangan dibatasi menyampaikan aspirasinya,” kata Kadepa, politikus NasDem yang juga anggota Fraksi Hanura DPR Papua.

Menurutnya, ada kelompok-kelompok tertentu yang diberi ruang oleh kepolisian dalam menyampaikan aspirasinya, meski belum ada surat ijin. Disisi lain, ada kelompok-kelompok tertentu semisal KNPB yang dibatasi, dihadang dan tak diberi ruang menyampaikan pendapatnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Jangan Halangi Demo  KNPB, Meski Terkait Papua Merdeka