Papua Merdeka Atau Tidak, Akan Tiba Waktunya

share on:
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas - Jubi/Arjuna
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi Hanura, DPR Papua Yan Permanas Mandenas menyatakan, Papua merdeka atau tidak akan tiba waktunya. Ia yakin wilayah di Indonesia, bukan hanya Papua yang ingin merdeka. Namun bukan sekarang.

Kata Yan, bisa saja suatu saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  akan menjadi negara federal. Terpecah-pecah. Setiap wilayah akan merdeka dengan benderanya sendiri-sendiri.

“Tapi tidak sekarang. Sekarang saatnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)  kita, ekonomi kita, infrastruktur dan manajemen pemerintah yang sehat untuk menuju kemerdekaan sesungguhnya,” kata Yan Mandenas akhir pekan kemarin.

Menurutnya, hal itulah yang harus dibicarakan. Bukan kemerdekaan yang mengganggu proses pembangunan, kebijakan pembangunan dan dukung pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua.

“Kalaupun hari ini ada masyarakat Papua di luar negeri yang bicara kemerdekaan Papua, silahkan. Itu hak mereka. Mereka berada dalam sebuah negara yang memiliki aturan berbeda dengan negara kita,” ucapnya.

Namun pihak yang ada di Papua lanjut Yan, sebagai warga negara, tak masuk dalam tataran itu. Tak bisa terpengaruh. Biarkan itu hak politik mereka yang ada di luar negeri. Jangan lagi Papua jadi komoditas politik dan didesign untuk konflik horizontal yang bisa menyebabkan pertikaian di masyarakat dan berdampak pada terhambatnya pembangunan serta kinerja Pemerintah Daerah.

“Saya lihat demo akhir-akhir ini, sarat muatan politik. Baik yang dilakukan KNPB maupun kelompok Merah Putih. Demo apapun, kami Fraksi Hanura mendukung, tapi tak melanggar amanat konstitusi negara. Demo sifatnya pro kontra sebaiknya dihentikan. Para elit politik di daerah dan kelompok kepentingan lain yang terlibat didalam situasi politik di Papua berhenti,” katanya.

Kata Yan, biarkan demo itu murni untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Bukan untuk kepentingan politik praktis yang terus menerus terjadi di Papua. Dipolitisir. Maraknya demo pro kontra dinilai lebih pada kepentingan politik praktis yang kini didesign di Papua. Ia tak ingin Papua dijadikan komoditas politik. Kondisi ini dikhawatirkan akan menggangu toleransi kehidupan di masyarakat. Baik antara sesama suku di Papua sendiri maupun dengan non Papua.

“Pasti selalu ada aktor dibalik demo. Saya mantan korlap jadi saya tahu. Aktor dibalik demo ini perlu diajak bicara. Kami Fraksi Hanura akan sampaikan itu ke pimpinan dewan agar bisa diketahui apa yang diinginkan. Demo kapan dan dimana saja sepanjang sesuai ketentuan UU silahkan. Apapun itu, mau sampaikan merdeka atau lainnya silahkan. Tapi jangan membawa simbol-simbol yang bertentangan dengan amanat konstitusi negara Indonesia dan bukan karena politik praktis,” imbuhnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, ada kelompok-kelompok tertentu yang diberi ruang oleh kepolisian dalam menyampaikan aspirasinya, meski belum ada surat ijin. Disisi lain, ada kelompok-kelompok tertentu semisal KNPB yang dibatasi, dihadang dan tak diberi ruang menyampaikan pendapatnya.

“Ini bukan bicara politik, tapi keadilan dalam ruang demokrasi. Apapun ideologi mereka, jangan dibatasi menyampaikan aspirasinya,” kata Kadepa, politikus NasDem yang juga anggota Fraksi Hanura DPR Papua. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Papua Merdeka Atau Tidak, Akan Tiba Waktunya