Penciptaan Agen Perubahan di Papua Melalui Beasiswa yang Fleksibel

share on:
Septinus George Saa, sang jenius dari Papua - IST
Septinus George Saa – Jubi/IST

Oleh: Septinus George Saa

Jayapura, Jubi – Di Papua saat ini minim pemuda/i yang berprestasi di tingkat dunia setelah diukir pemuda angkatan 2004 – 2006. Tak bisa dipungkiri itu berkat dorongan kuat dari pemerintah melalui program 1.000 doktor sejak era Gubernur Papua, Barnabas Suebu.

Pemerintah seharusnya melanjutkan program ini dan program-program lain lainnya yang sudah sangat baik dalam menjawab kebutuhan jumlah dan kualitas pemimpin masa depan Papua di bidang sains, matematika maupun teknik (engineering).

Dorongan dapat dilakukan pemerintah melalui pemberian beasiswa yang bersifat fleksibel. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan anak-anak Papua yang memiliki kemampuan ektsraordinari, berbakat dan punya talenta akan lebih condong mengabdikan diri atau hanya sekedar bekerja untuk menyambung hidup di dunia lain selain pengabdian secara “langsung” kepada masyarakat Papua.

Beasiswa fleksibel yang dimaksudkan adalah beasiswa yang dapat diakses langsung dengan mudah dan terkelompokkan berdasarkan kategori prestasi dan profesi. Beasiswa ini dibuka seluasnya sampai ke level SKPD yang kalau boleh jumlahnya dimaksimalkan hingga penerimanya melebihi 100 orang per SKPD tiap tahun. Dalam persentasinya, sebaiknya diatur dengan skema 70-30 atau 60-40 (disesuaikan) untuk individu yang melanjutkan studi di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan langkah ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menjaring dan menyelematkan potensi anak-anak Papua menjadi aset manusia sesungguhnya, dengan tidak melihat suku; baik putra asli Papua maupun “putra asli” yang yang sudah lama bermukim di Papua.

Penulis melihat kebijakan Gubernur Papua yang mengembalikan kebijakan pembangunan dalam hal pemberian beasiswa ke bupati dan wali kota sangat kurang efektif karena di daerah masing-masing sangat sarat dengan muatan politis dan berdampak menghilangkan rasa nasionalisme Papua. Semangat nasionalisme yang dimaksud, misalnya seseorang yang memiliki kualitas hebat dalam menjalankan suatu program strategis yang mendorong suatu perkembangan pesat di daerahnya (menurut kesukukan) dapat juga ia kembangkan mengembangkannya di daerah lain di Papua. Ini akan berdampak baik yakni transfer suatu paket program strategis ke seluruh pelosok Papua. Contoh lainnya, seseorang yang bukan putra asli daerah tertentu, ketika diberikan beasiswa, akan dengan penuh mengabdikan dirinya di daerah tersebut tanpa memandangan kesukuannya.

Melihat kondisi ekonomi kita di Papua sekarang, porsi dan jumlahnya masih dikuasi penduduk Papua yang berasal dari luar Papua. Seberapa besar pun dana yang didapatkan Papua entah melalui revisi Otsus Plus dapat diperkirakan berdampak minim untuk pembangunan yang dilakukan langsung oleh orang asli Papua. Hal ini berdasarkan alasan yang paling fundamental. Uang sebesar apapun yang dikucurkan ke Papua akan membutuhkan pemodal dan pengusaha besar yang realitanya saat ini dikuasi oleh orang non Papua. Ibarat sungai kecil dengan arus lumayan deras saja, orang Papua sudah tidak dapat menyeberanginya, bagaimana nanti kalau sungai ini di perlebar, perpanjang dan semakin deras? Malah orang Papua akan hanyut atau tidak dapat menyeberangi dan tidak dapat terselematkan lagi.

Kembali lagi ke soal beasiswa yang fleksibel. Ada korelasi linear antara pemberian beasiswa yang fleksibel dengan memajukan ketertinggalan orang Papua di setiap lini. Dengan terciptanya anak-anak generasi Papua baru yang tidak lagi minim edukasi, suatu gerakan baru akan muncul oleh anak-anak ini yang secara komprehensif menggerakan ekonomi Papua baru kedepan. Contoh kecil, kegiatan ekonomi mama-mama Papua yang dalam skala kecil, dapat didampingi oleh kemapanan pendidikan anak-anaknya menjadi lebih besar dan modern serta efisiensi pelaksanaannya.

Pengusaha Papua, contohnya mama-mama ini, sudah tidak terbebani lagi untuk harus berpikir analitis bagaimana memajukan usaha mereka karena sudah ada angkatan baru yang adalah anak-anaknya sendiri yang akan secara analitik maupun praktis berpikir dan mengkonsepkan model apa yang bisa dipakai untuk tujuan tadi. Pemberian beasiswa fleksibel ini akan menjawab banyak tantangan lain yang tidak terpikirkan saat ini.

Khusus untuk model pemberian beasiswa saat ini, pekerjaan rumah paling besar yang harus dilakukan pemerintah adalah merevisi proses pemberian beasiswa bila perlu sampai ke akar-akarnya. Contoh kasus, banyak anak-anak Papua yang sudah disekolahkan malah tidak kembali berbakti/mengabdi ke masyarakat Papua secara langsung.

Ada beberapa alasan mengapa terjadi demikian dan beberapa poin di bawah ini adalah beberapa alasan yang penulis dapat simpulkan:

Pertama, Beasiswa diberikan secara cuma-cuma tanpa ada pengkategorian kebutuhan dasar di masyarakat Papua. Penulis merasa beasiswa yang diberikan harus ditetapkan dari awal sehingga siapapun yang mampu dan sesuai dengan syarat yang diberikan, akan melamar dan pemerintah akan mendapatkan kandidat yang benar-benar ingin menekuni bidang tersebut guna pelayanannya nanti;

Kedua, Beasiswa harus dikontrakkan dengan beberapa klausal penting yang mengikat, tetapi tetap fleksibel. Artinya, walaupun penerima beasiswa mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di masyarakat, setidaknya sudah ada kontrak yang mengikat. Dengan demikian mereka pun akan diwajibkan untuk berkontribusi yang nantinya, walau tidak secara langsung, tetapi dampak kontribusi mereka dapat diukur berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang telah diterima;

Ketiga, Beasiswa yang diberikan selama ini dan dikelola oleh pemerintah sudah wajib didelegasikan ke badan independen sehingga minim intervesi kepentingan. Ini sudah berjalan di level kementerian, seperti beasiswa LPDP (Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan). Kalau pemerintah masih bersikeras untuk mengelola beasiswa, maka yang terjadi kita bisa lihat sekarang ini. Program tidak berkelanjutan, banyak anak-anak penerima beasiswa berhenti di tengah jalan dan banyak keterlambatan sampai ke proses rutin pun dalam penanganan beasiswa tersebut. Apakah salah di kualitas staf pemerintahan sekarang ataupun salah di sistem? Penulis yakin tidak perlu mencari siapa salah apa, tetapi mari buat sistem yang baru;

Keempat, Beasiswa wajib tidak dipolitisasi. Kenyataanya masih banyak anak-anak Papua cerdas yang masih terhambatkan untuk menerima beasiswa karena polemik politik di daerah-daerah. Oleh karena itu, beasiswa harus dikelola oleh lembaga independen;

Kelima, Pemerintah belum membuat suatu wadah yang dapat mengkaryakan anak-anak penerima beasiswa ketika mereka selesai menyelesaikan pendidikanya. Alhasil, banyak memilih jalan pintas ketika memilih kariernya, bahkan banyak juga yang masih menganggur. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk wajib memikirkan pembentukan wajah kerja sama ini agar dapat mengkonsolidasikan potensi dari anak-anak yang sudah dibeasiswakan.

Dahulu di tahun 1990-an, penulis melihat dan menyaksikan betapa banyaknya anak-anak Papua yang ‘hanya’ bersekolah dengan tidak memikirkan cita-cita besar mereka untuk menjadi manusia yang produktif dan siap berkarya. Hal ini karena minimnya kesempatan bersekolah tinggi dengan bantuan beasiswa. Diharapkan adanya beasiswa yang sifatnya fleksibel, ketat dan terarah ini, akan lahir generasi baru yang hidup dengan suatu harapan yang besar untuk pengabdian kepada masyarakat Papua. Harus ada keharusan untuk meneruskan sesuatu yang baik dengan lebih serius. Melihat keadaan saat ini, dapat diprediksi kemungkinan orang Papua untuk kembali ke masa dimana minimnya kesempatan sangat akan nyata  di depan mata dan terjadi lagi, padahal semua aspek untuk mendukung suatu perubahan di Papua ini sudah ada.

*) Penulis adalah kandidat mahasiswa magister di Universitas Birmingham, Britania Raya dan Pemerhati Pendidikan di Tanah Papua

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penciptaan Agen Perubahan di Papua Melalui Beasiswa yang Fleksibel