2017, ESDM Fokus Bangun PLTMH dan PLTS Terpusat

share on:
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua, Bangun Manurung - Jubi/Alex
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua, Bangun Manurung – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Untuk memenuhi kebutuhan listrik di kampung kampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua mulai 2017 akan fokus terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat.

“Kami sudah survey dan mendata, dimana mulai 2017 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat itu menjadi prioritas utama,” kata Kepala Dinas ESDM Papua Bangun Manurung, di Jayapura, Minggu (12/6/2016).

Mengenai anggaran, jelas Bangun, pihaknya sudah megusulkan ke kementerian untuk dialokasikan di Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. Dengan harapan bisa mendapat alokasi anggaran yang signifikan.

“Itu menjadi prioritas kami, muda mudahan mendapat alokasi yang dignifikan. Apalagi selama ini kami tidak pernah mendapat DAK sama sekali,” ujarnya.

Mengenai listrik, ujar Bangun, Presiden Joko Widodo miliki program Indonesia terang dan setelah di data, tingkat  elektrifikasi di kampung paling rendah. Dimana itu terjadi dienam provinsi paling timur yakni, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“Jadi ada program Indonesia terang dan saat ini di prioritaskan untuk meningkatkan elektrifikasi di kampung kampung, terutama yang sulit di akses,” kata Bangun.

Menurut ia, di Papua yang paling sulit adalah membangun jaringan, mengingat tingkat penyebaran rumah sangatlah jauh, sehingga PLN kemungkinan besar tidak akan masuk.

“PLN kan hanya melihat yang menguntungkan, jadi kalau di kampung kampung hanya ada 10 rumah sudah pasti  mereka menilai tidak efisien sehingga mereka akan masuk di perkotaan saja,” ujarnya.

Menanggapi itu, kata Bangun, pemerintahlah yang harus mengambil bagian untuk memenuhi kebutuhan listrik di kampung kampung. “Jadi di daerah yang ada PLTMH kami akan bikin studi baru minta dianggarkan dalam DAK. itu strategi kami,” katanya.

Untuk diketahui, hingga saat ini, masih ada 12.659 desa tertinggal yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), bahkan 2.519 desa diantaranya belum terlistriki sama sekali. Desa-desa ini sebagian besar tersebar di Provinsi Papua dan di kawasan Indonesia Timur lainnya.

Di Provinsi Papua dan Papua Barat masih ada 18 kabupaten yang sama sekali belum terjangkau oleh listrik PLN, yaitu di Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, Supiori, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat. PIT akan segera dilaksanakan tahun ini, dimulai dari kawasan Indonesia Timur, dengan berupaya melistriki 10.300 desa hingga akhir 2019.

“Melistriki desa-desa tertinggal yang letaknya jauh dan tersebar di pelosok-pelosok negeri membutuhkan pendekatan khusus. Desa-desa ini umumnya sulit dijangkau moda transportasi biasa karena menantang dari sisi geografis dan prasarana transportasinya belum memadai. Populasi penduduk rata-rata sedikit dengan tingkat kepadatan yang rendah. Implikasinya, membangun jaringan listrik PLN menjadi sangat mahal dan membuat hitung-hitungan ekonomi PLN menjadi rugi. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih khusus kepada masyarakat di desa-desa tertinggal ini supaya mereka dapat segera terlayani listrik. Tanpa kebijakan dan aksi yang berpihak, desa-desa tersebut mustahil bisa mengakses listrik sesuai target yang telah dicanangkan,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  2017, ESDM Fokus Bangun PLTMH dan PLTS Terpusat