Dua Kabupaten di Papua Bakal Tidak Ikut Pilkada Serentak 2017

share on:
Ilustrasi
Ilustrasi

Jayapura, Jubi – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Tarwinto mengatakan, dua kabupaten di Provinsi Papua yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2017 mendatang belum mencairkan dana pemilu.

Menurut Tarwinto, dua kabupaten yang belum mencairkan dana pemilu itu adalah Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Sarmi.

“Dari 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan mengikuti Pemilukada serentak mendatang, tinggal dua kabupaten yang belum mencairkan dana pemilu tahap pertama, yaitu, Dogiyai dan Sarmi,” kata Tarwinto, di Jayapura, Kamis (16/6/2016).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 pasal 8, menyebutkan jika Pemerintah Daerah (Pemda) belum menyediakan anggaran pada saat pembentukan PPD, PPS. Maka konsekuensinya adalah KPU akan menunda tahapan Pemilukada 2017.

Lanjutnya, jika Pemda belum mencairkan dana hingga pertengangan Juni 2016 maka pihaknya akan segera melaporkan ke KPU Pusat untuk menunda.

“Jika sampai tanggal 21 Juni Pemda belum mencairkan dana tersebut, maka KPU Provinsi akan melaporkan ke KPU RI, dan bisa dipastikan kedua kabupaten tersebut Pemilukadanya akan ditunda tahun 2018,” ungkapnya.

Bukan hanya penundaan saja, jika bila belum dicairkan sampai batas akhir tanggal 21 Juni, maka dua kabupaten tersebut dianggap telah melanggar Undang undang.

Ia menambahkan, sesuai data KPU Provinsi Papua, 9 kabupaten di Provinsi Papua yang telah mencairkan dana Pemilukada tahap pertama adalah, Kota Jayapura, kabupaten Jayapura, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Yapen, Kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya.

Secara terpisah, Ketua KPUD Kabupaten Dogiyai, Mathias Butu mengaku, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sidang istimewa untuk penundaan pelaksanaan Pemilukada Serentak tahun 2017 di Kabupaten Dogiyai.

Butu menjelaskan, hal itu muncul akibat sikap Pemda setempat yang hingga saat ini tidak melakukan transfer anggaran Pemilukada Serentak tahun 2017 yang sudah disepakati sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kalau memang Pemkab Dogiyai tidak menstransfer anggaran Pemilukada Serentak 2017 sesuai yang disepakati dalam NPHD, kami tentu akan memplenokan untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Serentak ke tahun 2018,” tegas Mathias Butu. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dua Kabupaten di Papua Bakal Tidak Ikut Pilkada Serentak 2017