Kejati Bantu Konsultasi Hukum Terkait Anggaran Pemda

share on:
Ilustrasi - serantaunews.com
Ilustrasi – serantaunews.com

Bandarlampung, Jubi – Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung akan membantu konsultasi hukum pemerintah daerah terutama dalam proses penggunaan penyerapan dana pembangunan agar tidak salah langkah.

“Kejaksaan akan mendampingi pemerintah daerah salah satunya dengan metode konsultasi dalam proses realisasi penyerapan anggaran yang ada agar tidak salah langkah serta sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Syafrudin, di Bandarlampung, Jumat (17/6/2016).

Ia mengatakan bahwa ke depan dirinya mengharapkan hubungan kerja sama dalam konteks pembangunan di Provinsi Lampung dapat jauh ditingkatkan, terutama dalam proses penggunaan penyerapan dana pembangunan.

Syafrudin juga mengharapkan kiranya tercipta hubungan kerja yang lebih baik lagi terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyebutkan Kajati yang baru menyatakan telah siap memberikan bantuan konsultasi hukum atas penyerapan dana pembangunan pada masing-masing daerah di Provinsi Lampung.

Artinya, jelas bagi para bupati dan wali kota tidak perlu khawatir dan ragu dalam melaksanakan penyerapan dana yang ada di daerah masing-masing.

“Jika ada keraguan penetapan dasar hukum dalam proses penggunaannya, kita dapat melakukan konsultasi kepada pihak kejati yang diwakilkan kejari-kejari di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung,” ujarnya.

M Ridho Ficardo menjelaskan dengan adanya sinergitas tersebut, kerja sama dan pemikiran yang dilandasi paradigma baru sangat diperlukan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam penegakan hukum.

Selain itu, diperlukan adanya komitmen bersama dalam penegakan hukum dan perlu adanya kerja sama yang erat dalam hal memberikan pertimbangan dan bantuan hukum agar Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa dapat melaksanakan tugas secara proporsional dan profesional.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kejati Bantu Konsultasi Hukum Terkait Anggaran Pemda