Wawancara dengan Aboeprijadi ‘Tossi’ Santoso : Antara Pembebasan Timor Leste dan Pembebasan Papua

share on:
Aboeprijadi Santoso - facebook
Aboeprijadi Santoso – facebook

Jayapura, Jubi – Gerakan Pembebasan Papua memang berbeda dengan Gerakan Pembebasan Timor Leste pada tahun 1980 an hingga memilih merdeka dalam referendum yang dilakukan pada 30 Agustus 1999.

Perlawanan rakyat dan bangsa Timor Leste bergolak di tengah demokratisasi Indonesia yang memicu perpecahan di kalangan top elit militer Orde Baru sehingga Habibie yang saat itu menjadi Presiden terpaksa membuat terobosan. Sebaliknya, perlawanan rakyat dan bangsa Papua boleh dikatakan timbul tenggelam. Sempat memberikan harapan pada penghujung tahun 1990an, perlawanan ini diredam dengan Status Otonomi Khusus.

Namun belakangan ini, Gerakan Pembebasan Papua Barat menunjukan eksistensinya. Faksi-faksi politik Papua Merdeka di Port Vila, Vanuatu pada 6 Desember 2014 telah bersatu. Deklarasi Saralana membawa elemen-elemen perjuangan pembebasan bangsa Papua ini dalam wadah perjuangan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dari dalam Tanah Papua, aksi perlawanan damai yang digerakkan oleh Komite Nasional Papua Barat mulai menggugah kembali semangat perlawanan dan pembebasan.

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Gerakan Pembebasan Papua saat ini berada di tengah demokratisasi Indonesia yang membuka peluang elit militer dan para purnawirawan bergerak dalam partai-partai politik. Ini tentu menjadi tantangan besar.

“Prospek gerakan kemerdekaan Papua menjadi tantangan besar, karena akan semakin terkait dengan dukungan masyarakat di Indonesia,” demikian kata Aboeprijadi Santoso, mantan wartawan Radio Nederland.

Lewat wawancara tertulis dengan editor Jubi, Zely Ariane, penulis buku “Hasan Tiro, the Unfinished Story of Aceh” yang tinggal di Belanda ini memberikan pandangannya tentang Gerakan Pembebasan Papua berdasarkan pengalamannya sebagai seorang wartawan yang banyak meliput masalah Timor Timur sepanjang 1990an.

Zely Ariane (ZA) : Apa hubungan dan keterlibatan anda dalam persoalan Timor Leste waktu dulu?

Aboeprijadi Santoso (AS) : Akhir 1970an saya bertemu seorang tokoh Fretilin di Paris. Akhir 1980an di Hilversum, Belanda, saya mewawancarai Robert Domm dari Australia, wartawan pertama yang mewawancarai pemimpin gerilya Xanana Gusmao di hutan. Dan sehari setelah Pembantaian St. Cruz 12 Nov. 1991 saya menelpon Jose Ramos-Horta, waktu itu dia di Strassbourg, Prancis. Sejak semua itu, jelas, Tim-Tim, demikian sebutan untuk daerah tsb semasa pendudukan militer Indonesia, menjadi ‘pregnant topic’ – topik yang bakal berkepanjangan, akan ‘meledak’. Kami di Radio Nederland Siaran Bahasa Indonesia (Ranesi) yang berkedudukan di Eropa melihat Tim-Tim sebagai topik Indonesia sekaligus Eropa yang terabaikan.

Di luar semua itu, yang utama bagi saya, ada ironi sejarah: kami berasal dari negeri bekas terjajah, berada di negeri bekas penjajah, dan kini negeri kami menjadi penjajah. Jadi, Tim-Tim perlu kita soroti. Tapi tentu ada harga yang harus dibayar. Paspor saya sepanjang 1980an sampai pertengahan 1990an digunting-gunting daya lakunya oleh Orde Baru. Dari normal 5 tahun, jadi setahun, lalu setengah tahun, akhirnya tigabulan. Artinya saya hanya bisa bekerja sebagai jurnalis di wilayah Belanda (Waktu itu belum ada Uni Eropa).

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Wawancara dengan Aboeprijadi ‘Tossi’ Santoso : Antara Pembebasan Timor Leste dan Pembebasan Papua