Freeport Diduga Berupaya Menjegal 125 Karyawan Redpath yang PHK

share on:
Panjang Redpath DPR Papua Photo bersama Direktorat Jendral Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta , 17 Juni 2016 - Wilhelmus Pigai
Panjang Redpath DPR Papua Photo bersama Direktorat Jendral Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta , 17 Juni 2016 – Wilhelmus Pigai

Jayapura, Jubi – PT. Freeport Indonesia diduga berupaya menjegal 125 karyawan PT. Redpath, perusahaan subkontraktor Freeport yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, pertengahan tahun lalu untuk mendapat pekerjaan di perusahaa lain. 

Ketua Panja Redpath DPR Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, Senior Vice President Underground Freeport berinisial CZ dan Senior Vice President Contracting, GAB diduga menfitnah para karyawan. Keduanya mengirim pesan elektronik disertai photo-photo karyawan yang di PHK PT. Redpath ke semua jajaran perusahan baik internal maupun perusahaan subkontraktor agar tak merekrut 125 karyawan itu. Alasannya bermasalah.

“Pesan elektronik itu dikirim setelah 125 karyawan diPHK PT. Redpath, pertengahan tahun lalu. PHK itu merupakan imbas dari mogoknya kurang lebih 500 orang karyawan PT. Redpath karean menuntu bonus yang dijanjikan PT. Freeport, karena mereka yang bekerja ketika ribuan karyawan Freeport melakukan aksi mogok akhir 2014,” kata Wilhelmus Pigai ketika menghubungi Jubi, Senin (20/6/2016).

Menurutnya, apa yang diduga dilakukan CZ dan GAB itu sudah bisa dikategorikan mencemarkan nama baik ratusan karyawan yang diPHK PT. Redpath. Perwakilan karyawan yang diPHK sudah melaporkan hal itu ke Polda Papua, November 2015 lalu. Ia ingin Polda setempat segera memproses laporan tersebut.

“Disini ada dua hal yang perlu segera ada kepastian. Laporan para karyawan ke Polda dan penyelesaian PHK karyawan oleh PT. Redpath. Ini harus segara diselesaikan. Dugaan pencemaran nama baik terhadap karyawan sudah bisa dikatergorikan pidana,” ucapnya.

Katanya, berbagai pihak telah berupaya memediasi perselisihan antar PT. Redpath dan karyawan yang diPHK. Namun tak ada kesepatakan. Masalah itu bahkan sudah disampaikan Panja PT. Redpath DPR Papua ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI di Jakarta

“Salah satu surat Direktur Hukum PT. Redpath, Kemalsjah Siregar yang dikirim kepada Bupati Mimika menyebut bonus yang dituntut karyawan tak tepat. Mogok karyawan juga tak sah. Makanya kami mendorong masalah ini diselesaikan sesuai UU No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Panja Redpath DPR Papua, Decky Nawipa mengatakan, karyawan Redpath ketika itu melakukan aksi mogok lantaran menuntut haknya. Karyawan sudah bekerja sesuai permintaan perusahaan.

“Perusahaan ini sepertinya tak punya niat baik. Makanya, pemerintah harus bertindak. Jangan sampai perusahaan ini semena-mena,” kata Nawipa. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Freeport Diduga Berupaya Menjegal 125 Karyawan Redpath yang PHK