Lembaga Keagamaan Diminta Segera Masukan Program

share on:
Perwakilan Pimpinan Lembaga Agama Menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua, Yang Disaksikan langsung Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy - Jubi/Alex
Perwakilan Pimpinan Lembaga Agama Menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua, Yang Disaksikan langsung Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Lembaga keagamaan diminta segera memasukkan program, mengingat penyaluran dan pemberdayaan bagi keagamaan paling lambat disalurkan awal bulan depan usai perayaan Idul Fitri.

“Pencairan dana kelembagaan 2016 dipastikan segera cair. Makanya usai Rakor ini diharapkan lembaga keagamaan segera memasukkan programnya, supaya usai Lebaran dana itu sudah bisa masuk rekening,” kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua Naftali Yogi disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov bersama Lembaga keagamaan, di Jayapura, Senin (20/6/2016).

Sebelum dana diserahkan, ujar ia, pemerintah provinsi (Pemprov) merasa perlu membekali para lembaga keagamaan di Papua agar lebih profesional dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban.

“Kami merasa perlu bekali mereka dulu seputar bagaimana menerima, mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Sehingga harapannya para bendahara yang ada dapat mendengar dan memastikan supaya pelaporan keuangan bisa  tepat waktu dan sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Untuk tahun ini, jelas Yogi, Pemprov Papua akan menyalurkan dana pemberdayaan bagi 51 lembaga keagamaan di Papua senilai Rp21,7 miliar. Dimana pencairan akan dibagi dalam dua tahap, yakni 50 persen untuk tahap pertama dan sisanya di tahap kedua.

“Namun untuk bisa mencairkan dana tahap kedua, lembaga keagamaan diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahap pertama lebih dulu,” kata Yogi.

Mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban, kata Naftali Yogi, Pemprov Papua memberi batas waktu hingga 10 Januari 2017. Dalam artian, jangan lagi ada laporan yang telat disampaikan.

“Kami juga berharap tahun ini sesuai arahan Kepala BPKAD. Sebab kemarin ada beberapa lembaga keagamaan yang pertanggungjawabannya tidak sesuai waktu yang diharapkan. Mereka terkesan mengulur waktu sehingga ini menjadi catatan bagi kami di provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Benyamin Arisoy meminta lembaga keagamaan menggunakan dana bantuan dengan benar untuk pelayanan jemaat, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain, seperti untuk membangun rumah pribadi pendeta.

“Tidak boleh salah gunakan bantuan ini, mengingat sebelumnya banyak laporan yang diterima terkait dana bantuan yang di salah gunakan, seperti untuk membangun rumah pribadi untuk pendeta. Kedepan tidak boleh lagi terjadi,” kata Arisoy. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Lembaga Keagamaan Diminta Segera Masukan Program