Penolakan Musyawarah RKJ Dianggap Bukan Atas Nama Organisasi

share on:
Ketua Rayon RKJ wilayah Abepura dan Waena, Benyamin Tabuni - Jubi/Abeth You
Ketua Rayon RKJ wilayah Abepura dan Waena, Benyamin Tabuni – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Penolakan terhadap pemilihan kepala suku yang digelar Rukun Keluarga Jayawijaya (RKJ) dari 10 kabupaten wilayah adat Lapago yang tinggal di wilayah Jayapura adalah pernyataan sesaat saja, sebab RKJ telah lahir pada tahun 1962 di Kota Jayapura.

Ketua Rayon RKJ wilayah Abepura dan Waena, Benyamin Tabuni mengatakan oknum yang menolak terhadap terselenggaranya musyawarah untuk pemilihan pengurus RKJ merupakan tolak ukur rekam jejak terhadap pengurus atau kepala suku tertentu.

“Mereka yang menolak atas diselenggarakannya musyawarah ini karena mungkin selama ini mereka menilai ada sedikit salah jalan dari pengurus. Barangkali nama keluarga besar ini dibawa-bawa untuk minta uang ke Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan kepada pejabat tertentu. Itu dugaan kami,” kata Benyamin Tabuni kepada Jubi di Jayapura, Senin (20/6/2016).

Walaupun demikian, menurut Tabuni, kelakuan seperti itu tidak mewakili kepala suku, tetapi hanya oknum tertentu. “Dan pernyataan penolakan atas nama FPPMJ itu juga pernyataan oknum, bukan atas nama organisasi FPPMJ. Dalam penolakannya tidak menjelaskan alasannya yang tepat,” katanya.

“Dengan melihat itu, pengurus sekarang yang dibentuk akan dijalankan dengan SK dan berbadan hukum yang jelas,” jelasnya.

Ia menjelaskan, RKJ lahir tahun 1962 di Kota Jayapura dan dinamai RKJ karena saat itu hanya satu kabupaten di wilayah adat Lapago, yakni Jayawijaya. “Sekarang ada 10 kabupaten di wilayah adat Lapago saat itu hanya kabupaten Jayawijaya. Juga ketika itu pejabat dari Lapago yang ada di Jayapura ada hanya enam orang,” katanya.

“Dibentuk kembali pengurus KRJ ini karena meninggalnya Philipus Halitopo. Pemilihan kami laksanakan 26-28 Mei 2016 di GOR Waringin Kotaraja, Kota Jayapura. Saat itu 10 bakal calon yang maju dari perwakilan 10 kabupaten, sehingga terpilih satu orang yang punya suara terbanyak, yaitu Paus Kogoya dari Kabupaten Puncak Jaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, nama RKJ sudah diubah menjadi Rumpun Lapago Pegunungan Tengah di Tabi, sebab wadah tersebut melindungi semua orang dari Lapago yang mendiami tanah Tabi.

Sebelumnya, Ketua Diplomasi FPPMJ, Lukas Walilo mengatakan, sesuai tradisi di wilayah pegunungan, tidak pernah memilih kepala suku “karbitan”.

“FPPMJ tidak setuju dan tolak dengan pola pemilihan kepala suku modern yang dibuat elite tertentu ini. Kami sangat menolak pemilihan dan pelantikan itu,” katanya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penolakan Musyawarah RKJ Dianggap Bukan Atas Nama Organisasi