Kampung Adat Tak Bisa Diintervensi Pemerintah

share on:

Bupati Jayapura Matius Awoitau ketika disambut oleh masyarakat adat di Kampung Iwon, Distrik Gresi Selatan - Jubi/Eengel Wally
Bupati Jayapura Matius Awoitau ketika disambut oleh masyarakat adat di Kampung Iwon, Distrik Gresi Selatan – Jubi/Eengel Wally
Sentani, Jubi – Kampung-kampung adat yang sudah diakui dan dikukuhkan di Kabupaten Jayapura, Papua tak bisa intervensi pemerintah setempat.

“Kampung adat bukan lagi kewenangan Pemerintah kabupaten, mulai dari sistem pemerintahannya hingga proses pelantikan kepala kampung adat oleh ondoafi (tua adat),” kata Bupati Jayapura, Matius Awoitau kepada Jubi di Sentani, Rabu (22/6/2016).

Dengan terbentuknya kampung adat dengan seperangkat aturan yang disepakati, maka masyarakat adat pun harus mematuhinya.

Menurutnya banyak kampung yang diakui menjadi kampung adat bertepatan dengan masa berakhirnya kepala kampung versi pemerintah daerah. Dengan pengakuan ini kepala kampung tersebut tidak lagi menjabat. Hak sepenuhnya juga diambil masyarakat adat di kampung itu.

“Dengan demikian semua kewenangan ada di tangan tua-tua adat dan masyarakatnya,” katanya.

Ia berharap dengan berakhirnya masa jabatan kepala kampung pemerintahan sipil, kampung-kampung tersebut berubah stat

“Ini kesempatan bagi adat yang telah dilupakan sejak lama. Saatnya bangkit untuk melihat kedepan tentang nasib masyarakat di kampung. Pemerintah
Daerah akan mendukung melalui program pembangunan dana pemberdayaan dan pembinaan yang rutin sehingga masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan yang sesungguhnya,” katanya.

Ondoafi Suku Demutru Kampung Iwon, Distrik Gresi Selatan, Kostan Trapen mengatakan selama ini pihaknya beranggapan kehadiran kampung adat memunculkan dualisme kepemimpinan di kampung.

“Ternyata anggapan itu salah. Setelah mendapat informasi dan sosialisasi dari Pemerintah tentang kampung adat, maka sebagai ondofolo di sini saya sangat berterima kasih kepada Tuhan melalui Pemerintah yang telah mengembalikan semua kewenangan atas sistem pemerintahan di setiap kampung,” kata Kostan. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kampung Adat Tak Bisa Diintervensi Pemerintah