Usut Tapal Batas Freeport, Panja DPRP Akan RDP Dengan Pemkab

share on:
Ilustrasi Areal Penambangan PT Freeport Indonesia di Timika – Jubi/IST
Ilustrasi Areal Penambangan PT Freeport Indonesia di Timika – Jubi/IST

Jayapura, Jubi – Panitia Kerja (Panja) Tapal Batas Freeport yang dibentuk Komisi IV DPR Papua bidang pertambangan untuk menangani batas-batas area penambangan PT. Freeport Indonesia (PT FI) akan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan bupati dari kabupaten yang mengklaim area penambangan Freeport sudah masuk ke wilayah pemerintahannya.

Ketua Panja Tapal Batas Freeport, Thomas Sondegau,ST mengatakan, bupati yang akan diundang pihaknya antar lain, Bupati Paniai, Bupati Deiyai, Bupati Dogiyai, Bupati Intan Jaya, Nduga, Bupati Puncak dan Bupati Mimika, yang kini wilayahnya dijadikan area operasi PT FI.

“Kami akan melakukan rapat dengan para bupati dari wilayah itu. Mereka mengklaim area penambangan bawah tanah Freeport sudah masuk ke wilayah pemerintahan mereka. Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari mereka,” kata Thomas ketika menghubungi Jubi, Selasa (21/6/2016).

Selain akan melakukan RDP dengan pemerintah enam kabupaten, Panja Tapal Batas Freeport juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Papua dan dinas terkait. Setelah itu, barulah Panja Tapal Batas Komisi IV DPR Papua mengagendakan untuk bertemu pihak PT. Freeport.

“Kalau kami sudah mendengar penjelasan dari berbagai pihak dan memiliki data-data yang dibutuhkan, barulah kami akan bertemu Freeport,” ucapnya.

Katanya, Panja akan meminta pihak tambang emas dan tembaga itu menjelaskan batas-batas area penambangan mereka, terutama area penambangan bawah tanah yang sulit diketahui.

“Apalagi selama ini Freeport terkesan tertutup. Kami ingin tahu batas-batas atau sudah sampai dimana area penambangan Freeport versi mereka,” katanya.

Selain itu lanjut Thomas, pemerintah pusat juga hanya mengakui Mimika sebagai kabupaten penghasil dari aktivitas pertambangan Freeport. Padahal diduga, Freeport sudah berekspansi ke wilayah kabupaten lain yang berada di sekitar area penambangannya.

Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir mengatakan, Panja Tapal Batas Freeport akan bekerja untuk memastikan areal pertambangan perusahaan milik Amerika itu.

“Akan dipastikan, apakah sepenuhnya masih di wilayah Mimika, ataukah sudah masuk ke wilayah kabupaten lain. Ini penting. Selain berkaitan dengan hak ulayat masyarakat dan wilayah pemerintahan, juga berdampak pada PAD kabupaten penghasil,” kata Boy. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Usut Tapal Batas Freeport, Panja DPRP Akan RDP Dengan Pemkab