DAP Ingatkan Orang Parpol Tak Manfaatkan Kursi Otsus

share on:
Ilustrasi Gedung DPR Papua - Jubi/Doc
Ilustrasi Gedung DPR Papua – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Kabar tak baik dalam tahapan rekrutmen 14 kursi anggota DPR Papua melalui pengangkatan mulai dari dugaan ada oknum Panitia Seleksi (Pansel) ‘nakal’ di Daerah Pengangkatan (Dapeng) yang meminta uang kepada calon hingga dugaan adanya pengurus dan kader partai politik yang berupaya mengintervensi gubernur dan Pansel Provinsi untuk bisa duduk di DPR Papua melalui kursi Otsus disikapi Dewan Adat Papua (DAP).

Salah satu pengurus DAP, Ferdinad Okoserai mengatakan, meski tak ada aturan atau pasal dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 14 kursi yang melarangan pengurus, kader atau Calon Legislatif (Caleg) yang gagal pada Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu untuk masuk melalui jalur pengangkatan, namun gubenur, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pasel Provinsi harus bijak. Perlu lebih mengutamakan masyarakat adat yang sama sekali tak berkaitan dengan parpol dan tak pernah terlibat partai politik.

“Kalau memang demikian maka Gubernur Papua, MRP dan Pansel Provinsi harus konsisten dan bijaksana. Perlu memprioritaskan masyarakat adat yang murni. Tak ada atau tak pernah terlibat partai politik,” kata Ferdinad Okoserai via pesan singkatnya kepada Jubi, Rabu (22/6/2016).

Menurutnya, sudah cukup beberapa periode, kursi Otsus diperebutkan dan dipakai para anggota DPR Papua dari partai politik. Kini saatnya masyarakat adat yang tak ada kaitannya dengan partai politik menempati kursi itu di DPR Papua.

“Pimpinan atau pengurus parpol tertentu atau mereka yang lima tahun lalu menjadi anggota DPR Papua atau duduk di DPRD kabupaten/kota harusnya tidak bisa menjadi Anggota DPR Papua dari kursi 14,” ucapnya.

Katanya, berikan kesempatan kepada mereka yang benar-benar murni utusan dan keterwakilan adat tanpa ada embel-embel parpol.

Sementara Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John R Gobay mengatakak, ada indikasi oknum pengurus parpol mengintervensi Pansel Provinsi dan gubernur dalam seleksi 14 kursi. Padahal kata dia, gubernur itu milik semua rakyat bukan kelompok tertentu. Semua komponen atau kelompok yang ada di Papua juga ingin berperan memangun Papua. Bukan hanya orang partai politik saja. Kursi Otsus itu bukan untuk orang asli Papua yang ‘baju’ partai politik. Tapi orang asli Papua yang benar berbaju adat asli Papua.

“Sejak Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2014 disusun, saya sudah menduga kursi Otsus itu akan dijadikan pelarian Caleg Pileg dan pengurus parpol, karena pengangkatan tidak dilakukan bersamaan dengan Pileg lalu,” kata Jhon Gobay. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DAP Ingatkan Orang Parpol Tak Manfaatkan Kursi Otsus