Panja Redpath Akan Temui Komisi IX DPR RI

share on:
Aksi demo karyawan PT. Redpath, di depan halaman kantor Bupati Mimika Beberapa Waktu Lalu - Jubi/Doc
Aksi demo karyawan PT. Redpath, di depan halaman kantor Bupati Mimika Beberapa Waktu Lalu – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua yang menangani Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 125 karyawan PT. Redpath pertengahan tahun lalu dijadwalkan akan bertemu Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenaga kerjaan. Pertemuan kedua pihak direncanakan dilakukan usai Idul Fitri mendatang.

Ketua Panja Redpath DPR Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, usai bertemu dirjen dari kementerian terkait di Jakarta, pihaknya juga bertemu Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf dan beberapa anggotanya.

“Kami mengajukan permohonan rapat audiensi kepada mereka dan meminta dukungan mengenai PHK 125 kayawan PT. Redpath. Mereka menyetujui. Pertemuan dijadwalkan usai Idul Fitri mendatang. Penting bagi kami malakukan upaya politik untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak,” kata Pigai, Kamis (23/6/2016).

Menurutnya, berbagai tahapan dan upaya penyelesaian akan dilakukan Panja Redpath agar para karyawan yang di PHK bisa mendapat keadilan. Ini perusahaan asing, namun tak patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia.

“Jika berbagai upaya tak menemui hasil, cara terakhir yang akan kami lakukan adalah mendorong agar Pemerintah Amerika juga memberikan perhatian dalam masalah ini. Sejak Papua masuk NKRI, ini baru pertama kali terjadi PHK besar-besar di Papua,” ucapnya.

Jika masalah ini tak dituntaskan, ia khawatir itu akan dijadikan pintu masuk oleh perusahaan lain melakukan hal yang sama terhadap karyawannya dan mengesampingkan peraturan yang berlaku. Ia mengingatkan pemerintah tak tinggal diam. Apalagi yang di PHK adalah Warga Negara Indonesia.

“Harus ada intervensi-intervensi dari pemerintah. Kami minta karyawan yang di PHK dipekerjakan kembali. Jika perusahaan asing tak patuh pada aturan di negara ini, angkat kaki dari Papua. Masih banyak perusahaan yang bisa menggantikan,” katanya.

Wakil Ketua Panja Redpath DPR Papua, Decky Nawipa mengatakan, pemerintah tidak boleh diam dalam masalah ini. Harus ada intervensi-intervensi dari pemerintah.

“Pansus Redpath DPR Papua juga sedang mempersiapkan mengirim surat ke kantor pusat Redpath Indonesia di Kanada. Kami akan meminta audiensi dengan ownernya,” kata Decky (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Panja Redpath Akan Temui Komisi IX DPR RI