Pastor John Djonga : Penyelesaian HAM Harus Libatkan Korban

share on:

Pastor John Djonga ketika jumpa pers di Wamena, Rabu (22/6/2016) - Jubi/Islami
Pastor John Djonga ketika jumpa pers di Wamena, Rabu (22/6/2016) – Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Perlunya keterlibatan para korban maupun keluarga korban dan pihak lainnya, untuk menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua penting untuk disuarakan kembali agar menjadi perhatian semua pihak.

Salah satu aktivis HAM Papua, Pastor John Djonga berharap agar penyelesaian HAM di Papua jangan hanya melibatkan para aktivis saja, tetapi juga para korban maupun keluarga mereka harus dilibatkan dalam dialog.

“Saya senang negara melalui Menkopolhukam ingin menyelesaikan masalah HAM di Papua, tetapi yang diundang itu bukan hanya aktivis HAM yang hanya tahu data saja, tetapi sebenarnya kalau negara mau serius, undang para korban pelanggaran HAM itu, terlebih keluarga-keluarga mereka,” ujar Pastor John Djonga kepada wartawan di Wamena, Rabu (22/6/2016).

Selain para keluarga korban, Pastor John juga menilai bahwa bila perlu undang semua pihak, termasuk mereka yang berjuang di hutan lalu bunuh anggota polisi maupun TNI dan masyarakat sipil untuk dialog.

Tim bentukan Menkopolhukam untuk menginvestigasi masalah HAM ini sebaiknya tidak dari pihak militer yang menjadi promotor atau pelaku untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM ini.

Kata dia sebaiknya orang yang netral dan mungkin tidak terlibat bahkan yang tangannya tidak berdarah.

“Soal tim pencari fakta investigasi HAM di Papua yang dibilang independen ini kan yang menjadi komandannya Pak Luhut selaku Menkopolhukam. Beliau adalah birokrat atau wakil pemerintah Indonesia, kalau mau independen harusnya di luar, sehingga sebaiknya menurut saya yang betul-betul independen itu dipilih dari masyarakat sipil,” katanya.

Hal senada dikatakan TheoHesegem yang masuk dalam tim investigasi pelanggaran HAM perwakilan dari Pegunungan Tengah Papua.

Dia mengakui, seluruh pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan tetapi juga perlu melibatkan seluruh unsur komponen, dalam hal ini baik KNPB, dewan adat, bila perlu OPM juga dihadirkan untuk menyampaikan pendapatnya.

“Korban-korban itu harus menyampaikan begitu juga dengan keluarga korban yang ada di sini, mereka punya hak untuk menyampaikan beberapa hal kepada Menkopolhukam, tetapi ruang itu tidak ada,” kata Theo.

“Jadi, harusnya muncul dari korban-korban yang menyampaikan bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM ini. Jadi pertemuan itu sebenarnya bisa memberikan waktu atau ruang yang agak lebar kepada setiap komponen-komponen itu. Kalau KNPB, dewan adat dan bahkan OPM sekalipun mempunyai kesempatan untuk bicara, kalau kita tidak melibatkan mereka semua itu nanti akan buntu,” katanya.

Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pesimistir dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Institusi negara seperti TNI dan Polri disebut berada di balik sejumlah konflik yang terjadi di wilayah timur Indonesia.

“Peristiwa demi peristiwa pelanggaran HAM di Papua dilakukan negara secara sistematis, masif,” kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai sebagaimana dilansir CNN Indonesia belum lama ini.

Natalius mengatakan, strategi pertahanan dan keamanan di Papua tidak pernah berubah dari masa ke masa. Menurutnya, konflik akan terus berlanjut meskipun presiden telah silih berganti.

“Penetrasi militer tetap terjadi. Sepanjang pendekatan ini tidak diubah, konflik tetap terjadi,” katanya.

Dia mengambil salah satu contoh tragedi penembakan aparat terhadap masyarakat di Paniai yang terjadi pada akhir 2014. Natalius menduga, TNI dan Polri ketakutan jika kasus tersebut diungkap secara terbuka.

“Kasus Paniai itu negara yang melakukan, institusi TNI-Polri. Dilakukan oleh negara dan negara menutupi peristiwa Paniai,” kata Natalius.
Dia mengatakan, dalam menyelidiki pelanggaran HAM di Papua, kata Natalius, otopsi perlu dilakukan. Kebenaran otopsi baginya berada di atas 80 persen.

“Kebenaran otopsi menunjukkan pelaku yang membunuh,” katanya.

Dia meminta hukuman paling berat bagi pelanggar HAM, yaitu hukuman seumur hidup. Komnas HAM mencatat, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua.

“Kami minta pemerintah membuka strategi pengamanan Papua sehingga terlihat mana yang berpotensi pelanggaran HAM,” kata Natalius. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pastor John Djonga :  Penyelesaian HAM Harus Libatkan Korban