Pemprov Papua Harap Ada Aturan Baru Soal Dana Infrastruktur

share on:
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap ada aturan baru yang memberi kesempatan bagi Papua untuk mengelola dana tambahan infrastruktur dari pusat dan dianggarkan pada RAPBN Perubahan 2016.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (23/6/2016) mengatakan dana tambahan infrastruktur yang turun di akhir tahun kemungkinan bakal tidak maksimal bila pemanfaatanya hanya dikerjakan dalam satu atau dua bulan berjalan.

“Akan jauh lebih baik bila ada aturan baru yang memberi kesempatan bagi Pemprov untuk mengelola dananya hingga tahun anggaran baru,” katanya.

Menurut Hery, biasanya ada aturan baru yang memberikan kesempatan sampai lima bulan kedepan di tahun berikutnya untuk mengelola dana yang turun di perubahan.

“Kalau mengacu pada aturan baru itu, kemungkinan pemanfaatan anggarannya bisa maksimal. Sehingga kalau memang dana infrastrukturnya turun di perubahan, maka kami akan pastikan sebelum Mei 2017 semua pekerjaan sudah itu tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly mengapresiasi pemerintah pusat atas dana tambahan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat. Hanya disayangkan dana itu dianggarkan pada RAPBN Perubahan 2016.

“Dikhawatirkan nanti daya serapnya akan kurang. Selain itu, kita akan kalah pada aspek waktu, yaitu pelaksanaan anggaran perubahan yang berada pada akhir tahun 2016,” kata Carolus.

Meski begitu, Lesgilator Partai Demokrat ini berharap agar porsi dana tambahan infrastruktur yang besar itu sebaiknya dianggarkan kedalam APBN Induk.

“Saat ini kan yang sedang terjadi terbalik. Pada APBN 2016 dianggarkan Rp1 triliun sementara di APBN Perubahan lebih besar mencapai Rp2,8 triliun. Dengan demikian, diperlukan kerja keras dari pemerintah Papua dan Papua Barat untuk memaksimalkan penyerapannya di tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menyediakan dana tambahan pembangunan infrastruktur Rp2,8 triliun untuk Papua dan Papua barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016. Dana ini berada di luar hak sebagai otonomi khusus yang disediakan sebesar Rp7,7 triliun.

“Kalau dana infrastruktur, diskresinya diserahkan kepada provinsi untuk bagi ke daerah. Kalau dana otsus itu 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional,” ungkap Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2016) seperti dilansir Detikfinance. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemprov Papua Harap Ada Aturan Baru Soal Dana Infrastruktur