Pemerintah Agar Lebih Serius Tangani Masalah Karet

share on:
Ilustrasi perkebunan karet - bumn.go.id
Ilustrasi perkebunan karet – bumn.go.id

Banjarmasin, Jubi – Petani karet di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengharapkan agar pemerintah, baik tingkat pusat maupun provinsi, lebih serius lagi menangani permasalahan harga karet.

“Harapan itu mereka sampaikan ketika saya melaksanakan reses di Tanah Bumbu (Tanbu) beberapa hari lalu,” ujar anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Surinto ST, di Banjarmasin, Jumat (24/6/2016).

“Memang banyak keluhan atau permasalahan yang mereka sampaikan, tapi salah satu yang menonjol adalah masalah harga karet,” lanjutnya.

Menurut dia petani karet di “Bumi Bersujud” Tanbu merasa terpukul dengan anjolknya harga karet dan nyaris tidak ada kenaikan dalam beberapa tahun terkhir.

Masyarakat petani tampaknya menyadari rendahnya komoditas tersebut karena bahan olah karet (bokar) mereka bermutu rendah, disebabkan berbagai keterbatasan.

Sebagai contoh keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan permodalan untuk mengolah produk dari bokar menjadi lebih berkualitas, sehingga harga komoditas tersebut bisa naik.

“Minimal mereka dapat mengolah produk karetnya dalam bentuk ‘unsmoke sheet’ atau lembaran/set angin yang mutunya lebik baik dari asalan/bakuan biasa,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Tanbu mengutip aspirasi warga kabupaten tersebut.

Terkait mutu dan harga karet tersebut, dia mengatakan, akan membicarakan dengan anggota DPRD Kalsel yang duduk di Komisi II bidang ekonomi dan keuangan lembaga legislatif tingkat provinsi.

“Melalui teman-teman yang duduk di Komisi II DPRD Kalsel itu, kita berharapan bisa mencarikan solusi bersama Dinas Perkebunan (Disbun) provinsi setempat serta instansi terkait lainnya,” demikian Surinto.

Di Kalsel terdapat daerah-daerah yang merupakan sentra perkebunan karet, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Sentra tersebut tersebar antara lain di Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin, Banjar, Tanah Laut (Tala), Tanbu dan Kabupaten Kotabaru. (*)

 

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemerintah Agar Lebih Serius Tangani Masalah Karet