Kepala Sekretaris Pemerintah Klaim Ekonomi PNG Meningkat

share on:
Produksi pangan di Papua Nugini - RNZ/Johnny Blades
Produksi pangan di Papua Nugini – RNZ/Johnny Blades

Jayapura, Jubi – Kepala Sekretaris Pemerintah Papua Nugini, Isaac Lupari, mengecam siaran pers pemerintah dengan menggambarkan “penentang kurang informasi dengan menyibukkan dirinya dengan berbicara bahwa ekonomi nasional mengalami penurunan.”

Isaac Lupari mengatakan bahwa orang-orang yang berkomentar tentang kondisi ekonomi di negara itu mengabaikan fakta-fakta.

Lawan politik Perdana Menteri Peter O’Neill dan beberapa ekonom yang mengkhususkan diri dalam PNG seperti Paul Flanagan telah memperingatkan manajemen tentang ekonomi, dengan spiral utang, kekurangan mata uang asing dan masalah pembayaran  pegawai negeri.

Lupari menggambarkan mereka sebagai sekelompok kecil orang yang terobsesi dengan mencoba untuk menyesatkan pasar dan bangsa tentang perekonomian nasional.

Sementara anjloknya harga komoditas global telah melemahkan ekonomi PNG secara signifikan, sebagian besar kondisi itu terjadi di luar kendali pemerintah. Namun, Lupari mengatakan bahwa perekonomian harga komoditas mulai bangkit kembali dari tekanan global.

Kepala Sekretaris mengklaim ekonomi sedang tumbuh kembali dan lingkungan ekonomi makro mulai stabil dan kondusif untuk investasi.

Menurut pihak Bank Papua Nugini, pendapatan ekspor pertanian PNG pada tahun 2015 kurang dari setengah level pada 2011. Penurunan tersebut sebagian disebabkan oleh harga ekspor yang lebih rendah, tetapi tingkat produksi juga secara signifikan lebih rendah.

Namun, Lupari mengatakan baru-baru ini telah ada sebuah tren atas harga untuk produk pertanian, seperti kopi, kakao, kopra dan karet.

Selain itu, katanya, “harga minyak telah naik dua kali lipat dalam beberapa bulan terakhir dan harga sumber daya lainnya mengikuti kenaikan yang sama,” kata Lupari seperti dilansir dari Radio New Zealand, Jumat (24/6/2016).

Terkait utang, Lupari mengatakan rasio utang terhadap PDB PNG dalam batas standar pada 28,5 persen PDB, di bawah batas hukum 35 persen PDB.

“Utang nasional dikelola dengan 80 persen dari dalam negeri, dan sisanya 20 persen pinjaman lunak yang tidak membawa beban cukup besar dalam melayani kebutuhan,” katanya.

“Anggaran ini sengaja defisit dan ini masuk akal dengan melihat kondisi global saat ini, dan akan kembali ke surplus di tahun mendatang.” (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kepala Sekretaris Pemerintah Klaim Ekonomi PNG Meningkat