Dirjen : Pengalihan Pendidikan Menengah Atas Tak Masalah

share on:
Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek Menyampaikan Materi Kepada Tim Anggaran Provinsi, Kabupaten dan kota di Papua - Jubi/Alex
Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek Menyampaikan Materi Kepada Tim Anggaran Provinsi, Kabupaten dan kota di Papua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menekankan, jika pengalihan pendidikan menengah atas di 29 kabupaten/kota ke Provinsi Papua terjadi, maka dari sisi penganggaran tidak akan terganggu.

“Jika melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 yang mencapai Rp12 triliun lebih, maka dari sisi penganggaran tidak akan terganggu,” kata Reydonnyzar Moenek, di Jayapura, Selasa (28/6/2016).

Sebelum pengalihan, jelas Reydonnyzar, estimasi gaji untuk pendidikan menengah atas mencapai Rp153,4 milliar.

Sementara APBD tahun ini mencapai Rp12 triliun, maka tersedia 11,5 persen fiskal kalau ditarik ke provinsi.

“Jangan sampai bapak-bapak di daerah tidak mengganggarkan karena menganggap akan ada pengalihan pegawai ke provinsi, bapak-bapak tetap harus mengangarkan, karena hingga kini untuk pengalihan masih ada gugatan di MK dari Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Blitar yang menolak pengalihan dari kabupaten/kota ke provinsi,” kata Reydonnyzar.

Bahkan ia menyarankan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat dua simulasi KUA-PPAS yakni membuat KUA-PPAS dengan memasukan anggaran untuk pendidikan menengah dan membuat KUA-PPAS yang tidak memasukan anggaran untuk pendidikan menengah.

“Ini untuk mengantisipasi saja, sehingga tidak berdampak pada pendidikan menengah, kalau memang putusan MK tetap pengalihan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Benyamin Arisoy mengatakan kepada SKPD terkait dengan P3D agar secepatnya berkoordinasi dengan SKPD di kabupaten/kota.

“Saya tekankan hal ini, karena bulan ini kami juga akan rekonsiliasi gaji, oleh sebab itu perlu data pegawai sehingga bisa menghitung berapa gaji yang harus dibayarkan untuk 2017 sehingga bisa dorong untuk masukan dalam DAU untuk provinsi,” ujarnya. (*)

 

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dirjen : Pengalihan Pendidikan Menengah Atas Tak Masalah