DPRP Harap Bappeda Akomodir Aspirasi Masyarakat

share on:
Anggota DPRP, Emus Gwijangge (baju biru berdasi) usai menyalahkan lilin pada hari HAM se dunia di halaman kantor DPRP, Kamis (10/12/2015) - Jubi/Abeth You
Anggota DPRP, Emus Gwijangge (baju biru berdasi) usai menyalahkan lilin pada hari HAM se dunia di halaman kantor DPRP, Kamis (10/12/2015) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Komisi I bidang Pemerintah, Hukum, Politik dan Ham meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Bappeda agar harus mendegar aspirasi masyarakat yang disampaikan DPRP dalam penetapan APBD tahun 2016.

Anggota Komisi I DPRP, Emus M. Gwijangge mengatakan, setiap SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Papua wajib menerima usulan dari setiap anggota DPR Papua.

“Selama dua tahun saya menjadi DPRP ini, saya menilai Pemerintah Provinsi Papua melalui instansi terkait, terutama Bappede tidak mengakomodir setiap permintaan kami,” kata Emus M. Gwijangge kepada Jubi di Jayapura, Rabu (29/06/2016).

“Padahal aspirasi yang kami sampaikan ini adalah aspirasi dari masyarakat yang kami terima selama kami reses di daerah pemilihan. Jadi, SKPD wajib menerima usulan dari setiap anggota DPRP dan wajib dikabulkan,” ungkapnya.

Menurut Emus, tim anggaran yang mengatur dalam anggaran itu minimal mengakomodir aspirasi masyarakat itu.

“Tapi, selama ini apa yang DPRP sampaikan kepada SPKD untuk mengakodir aspirasi dari masyarakat yang berada di 7 Dapil. Masyarakat tidak bisa datang ketemu mereka, tapi apa yang kami bicara ini adalah aspirasi mereka, tolong dengar kami anggota DPRP.” tuturnya.

“Kami ini mewakili masyarakat yang ada di kursi parlemen. Seharusnya ada titipan permintaan dari masyarakat itu wajib dikabulkan,” tegasnya.

Ia meminta, semua SKPD yang ada di Provinsi Papua harus intropeksi baik. Sebab, hampir tiap saat ia menjadi sorotan dari masyarakat lantaran sejumlah aspirasi itu belum juga dikabulkan.

“Macam contoh, kami yang berasal dari Dapil VI yang meliputi Jayawijaya, Lani Jaya, Mamberamo Tengah dan Nduga. Aspirasi satupun tidak pernah diakomodir. Sementara, masyarakat soroti saya. Itu sama saja masyarakat anggap saya ini tidak ada gigih. Padahal saya sudah sampaikan berturut-turut kepada SKPD terkait. Lebih orang-orang yang ada di SKPD terkait itu kasih keluar saja, orang-orang tidak benar itu. Usulan ini semua sektor ditolak, tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrasturktur dan lainnya,” imbuhnya.

Ia mengharapkan kepada Gubernur Provinsi Papua agar segera memberikan pemahaman supaya setiap usulan bisa diterima.

“Tim anggaran 2016 harus susun dengan baik dan terima usulan dari setiap anggota DPRP,” ujarnya.

“Kebutuhan di daerah itu yang utama. Kami harapkan agar semua SKPD terutama Bappeda harus mengakomodir semua aspirasi ini dari masyarakat melalui DPR Papua ini,” bebernya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, TEA Herry Dosinaen mengatakan, tim anggaran jeli dalam menyusun APBD dengan baik dan segera tinggalkan ego sektoral.

“Mari kita harus kerjasama dengan baik, terutama para Sekda Kabupaten dan Kota sebagai ketua tim anggaran. Dan bisa mengakomodir semua unsur menjadi satu dan harus menjadi penyusunan APBD yang sentral,” kata Herry. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRP Harap Bappeda Akomodir Aspirasi Masyarakat