Polisi Diharapkan Lebih Humanis, Sigap dan Tidak Arogan

share on:
Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Reba ketika menyapa masyarakat di Pasar Jibama, Jayawijaya – Jubi/Islami
Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Reba ketika menyapa masyarakat di Pasar Jibama, Jayawijaya – Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Polisi diharapkan lebih memasyarakat (humanis), cepat tanggap dan tangkas (sigap) dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tidak arogan.

Harapan itu dikatakan warga saat Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba mengunjungi pasar Jibama, Wamena, menjelang HUT ke-70 Bhayangkara, 1 Juli.

“Komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian seperti ada jurang jauh karena tindakan kepolisian selama ini terlalu arogan. Makanya harus diubah, terutama memasuki usianya yang ke-70 tahun,” kata Kepala Distrik Hubikiak, Niko Itlay di Wamena, Kamis (30/6/2016).

Ia juga meminta agar polisi lebih profesional dalam menegakkan hukum dan menentukan pola pendekatan yang tepat kepada masyarakat di pegunungan tengah Papua.

“Kedepan fungsi binmas di kepolisian itu harus ditingkatkan, karena yang pertama itu harus pendekatan dulu. Tidak bisa melakukan penegakan hukum secara langsung,” katanya.

Tokoh pemuda Jayawijaya Lopak Kogoya mengatakan sikap arogansi polisi menimbulkan dendam bagi masyarakat. Bahkan dalam menangani demo polisi kerap melakukan pembubaran yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, ia meminta agar dilakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat.

Kapolres Jayawijaya juga diminta agar menindak tegas oknum polisi yang terindikasi menjual minuman keras dan memberantas peredaran minuman keras lokal.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Reba mengatakan, “Ini yang nantinya menjadi atensi saya dalam memperingati HUT ke-70 Polri. Saya siap meningkatkan profesionalisme dan melakukan revolusi mental, sehingga tercapai polisi yang bermoral, tanggap secara bertahap.”

“Saya butuh sekali kontrol dari masyarakat seperti ini dan kami akan terus berubah ke arah yang lebih baik sesuai harapan masyarakat,” lanjutnya.

Polisi Terima Empat Laporan Penyalahgunaan Dana Desa

Sepanjang tahun 2015 – 2016 Polres Jayawijaya menerima empat kasus yang dilaporkan warga terkait penyalahgunaan dana desa.

“Di Jayawijaya dan kabupaten pemekaran lainnya, sejak 2015-2016 empat kasus yang dilaporkan ke Polres Jayawijaya. Namun setelah dilakukan penyelidikan ke dalam, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan justifikasi atau prediksi apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak,” kata AKBP Yan, Rabu (29/6/2016).

Pasalnya, polisi perlu mengundang kepala kampung untuk untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah ihwal pembinaan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Lain persoalan kalau mereka sudah memahami dan ada pendamping lalu uang itu tidak sampai ke masyarakat, jelas-jelas uang itu disalahgunakan, tetapi kalau mereka tidak paham lalu penggunaan administrasinya belum siap tetapi uangnya masih ada mungkin kita perlu lakukan pendalaman untuk itu,” katanya.

Kebijakan pemerintah juga dilakukan untuk memberikan petunjuk dan pelaksanaan (juklak) atau peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2013 terkait tata cara menyelesaikan masalah kampung.

“Salah satu contoh apabila persoalan itu terjadi gap atau tidak ada penyelesaian, kepala kampung dan kepala distrik, sampai nanti ke Bupati selaku pengambil kebijakan, dan apabila itu pun tidak bisa diselesaikan, maka akan diserahkan ke Kepolisian maupun kejaksaan,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, AKP I Wayan Laba mengatakan banyaknya laporan tentang dugaan penyalahgunaan dana desa ini, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Tahun 2016 pengucuran dana desa baru masuk tahap awal, sehingga untuk mengetahui apakah itu pelanggaran atau tidak, dibuktikan setelah satu tahun anggaran berjalan. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Polisi Diharapkan Lebih Humanis, Sigap dan Tidak Arogan