Ketua DPRP: Menteri Bolak-balik Papua, Program Tak Jelas

share on:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda - Jubi/Alex
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kesal dengan para menteri dan pejabat negara yang sering ke Papua seakan tak ada dampaknya terhadap provinsi paling timur Indonesia itu.

Kata politikus Partai Demokrat tersebut, sejumlah menteri bolak-balik ke daerah, termasuk Papua. Namun mungkin itu hanya mengisi waktu luang. Tak ada program yang jelas ke Papua setelah mereka kembali ke Jakarta.

“Menteri ke Papua mungkin hanya mengisi waktu. Kami sebenarnya mengharapkan mereka datang dan pulang ada program yang di buat ke Papua agar ada tujuan jelas kedatangan menteri. Jangan datang ke Papua tapi program tidak dan melaporkan ke Presiden sudah kunjungi Papua. Tidak boleh seperti itu,” kata Yunus Wonda, Jumat (1/7/2016).

Menurutnya, orang Papua tak butuh janji-janji. Tak butuh dipermainkan. Jangan terus menipu pihak-pihak di Papua. Harusnya semakin banyak menteri dan pejabat negara di Papua, semakin banyak program ke Papua dan perekonomian di Papua semakin baik.

“Misalnya saja Draf UU Otsus Plus, belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini kembali kepada pemerintah. Masalahnya bukan di DPR RI. DPR RI mendukung. Kini pemerintah pusat apakah mau melaksanakan UU Otsus Plus atau tidak. Ini kembali ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Katanya, Pemprov Papua secara resmi telah menyerahkan Draf UU Otsus Plus dan berharap masuk Prolegnas tahun ini. Tapi ternyata tak masuk Prolegnas. Akibatnya Pemprov Papua dan berbagai stake holder di Papua kecewa.

“Statemen politik yang disampaikan Gubernur Papua karena melihat tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Otsus Plus. Kami bukan kehilangan, tapi intinya kami menunggu inisiatif
dari pemerintah pusat untuk melihat Otsus Plus itu,” katanya.

Ia menambahkan, kini semua ada pada pemerintah pusat. Apakah mereka serius atau tidak terhadap Papua. Padahal yang tahu masalah adalah pemerintah daerah. Jangan melihat dari program yang dibuat pemerintah pusat, tanpa melihat kondisi di daerah.

Pekan lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan secara simbolis menyerahkan 3000 sertifikat Hak Atas Tanah. Penyerahan sertifikat hak tanah merupakan kegiatan Legalisasi Aset/Prona dan Reforma Agraria Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/6/2016).

Dalam sambutannya, Menteri Mursyidan Baldan mengatakan soal tanah dalam setiap ajaran agama, menyimpan pesan kuat yang pada dasarnya menjadi tempat masyarakat bisa hidup dan memakmurkan kehidupannya. Karena itulah, diharapkan jangan lagi ada pikiran memperkaya diri dengan memiliki tanah dalam jumlah besar

“Ingat, negara bisa membatalkan hak atas tanah yang dipegang siapapun di negeri ini, jika kepemilikan itu justru mendatangkan kerisauan, kesusahan dan kerugian lainnya bagi masyarakat,” katanya.

Terkait persoalan tanah, ujar Baldan, pihaknya telah mengeluarkan Permen Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengakuan Atas Hak Komunal. Dimana terkait Permen ini, dirinya tak menutup diri jika ada hal yang perlu direvisi dalam aturan itu.

“Dalam Permen ini diakui soal kepemilikan masyarakat adat, pengakuan kepemilikan kepada mereka yang tinggal dan hidup lebih sepuluh tahun di lokasi, dan pengakuan hak kolektif ekonomi berupa koperasi. Tujuannya memutus pengakuan atau kepemilikan atas tanah yang tanpa dasar,” ujarnya.

Untuk itu, Baldan mengajak pihak terkait di Papua bersama membuat tim guna mengecek dan menetapkan batas wilayah dari masyarakat hukum adat yang ada di Tanah Papua, kaitannya dengan Permen nomor 9 tahun 2015 tersebut.

Sebelumnya Menteri Luhut Panjaitan dengan program penyelesaian pelanggaran HAM dan membentuk tim. Padahal sudah ada mekanisme yang jelas melalui Konmnas HAM soal penyelesaiaan HAM di Papua.

Hal senada juga dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ketua DPRP: Menteri Bolak-balik Papua, Program Tak Jelas