DPRP Ingin Tahapan 14 Kursi Dilanjutkan, Adat Ingatkan Gubernur

share on:
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Doc
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – DPR Papua menyatakan tak ingin tahapan 14 kursi dihentikan atau ditinjau kembali. Parlemen ingin tahapan rekrutmen yang kini dilakukan di Tim Seleksi (Timsel) Provinsi dilanjutkan.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, semua kembali kepada Timsel Provinsi. DPR Papua dan pihak lain tak dalam posisi mengintervensi Timsel. Timsel bekerja sesuai sumpah dan tanggungjawab serta kapasitasnya. Sejak awal DPR Papua sudah mengingatkan Timsel bekerja sesuai aturan agar tak ada pro kontra.

“Kondisi terkini ada tarik ulur, pro kontra dan sebagainya. Itu kembali kepada Timsel Provinsi. Kalau mereka merasa apa yang diputuskan sudah sesuai aturan, prosedur dan ketentuan dalam Perdasus, silahkan jalan. Pro kontra itu biasa. Tetap saja jalan. Tahapan tak bisa dihentikan. Selama ini kami DPRP ngotot untuk ini hingga saya pernah menyatakan akan pasang badan. Ini tak boleh dihentikan siapapun. Jalan sampai selesai. Pro kontra harus dilalui. Itu hal biasa,” kata Yunus Wonda, Kamis (14/7/2016).

Menurutnya, jika Timsel melakukan kekeliruan ada mekanisme lain. Tapi tak harus menghambat proses yang sedang berjalan. Pertaruhan berat yang sudah dilalui. Sebagai ketua DPRP, Yunus Wonda tak mau berpikir kembali ke belakang. Katanya pro kontra sudah dilalui lembaga DPR Papua.

“Bagi saya tahapan yang sudah diputuskan harus jalan. Kalau Pansel merasa apa yang dilakukan sudah sesuai aturan silahkan jalan. Kalau merasa ada yang kurang, silahkan kembali ke prosedur awal. Tapi sebagai ketua DPRP saya harap tahapan tetap jalan. Kalau ada yang tak puas nanti ada mekanisme yang bisa ditempuh,” ujarnya.

Menghentikan tahapan, lanjut politikus Partai Demokrat itu, sama saja kembali ke belakang. Tahapan tak bisa dihentikan. Semua proses sudah melalui pro kontra yang luar biasa ketika dibahas di dewan.

“Kini semua kembali sepenuhnya kepada Timsel Provinsi Papua. Kewenangan semua ada pada Timsel. Kami tak bisa mengintervensi. Kami DPRP hanya mengawasi kinerja Pansel,” katanya.

Terpisah, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John Gobay mengingatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe tak terkecoh dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan adat dan inginkan tahapan 14 kursi ditinjau ulang.

Sekretaris II Dewan Adat Papua itu mengatakan, Pansel Provinsi sebaiknya melanjutkan tahapan. Proses yang dilakukan sudah sesuai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 14 kursi. Kalau untuk kepentingan satu dua orang tak perlu ditanggapi.

“Kenapa tidak ribut atau protes ketika Perdasus itu dibahas. Kini Perdasus sudah disahkan DPR Papua. Kalau tahapan diulang, akan merusak citra pemprov atau Gubernur Papua. Ini proses sudah lama terunda. Pak gubernur hati-hati menyikapi setiap gebrakan oknum yang memakai label adat,” kata John Gobay via pesan singkatnya kepada Jubi.

Menurutnya, orang-orang yang mengatasnamakan adat itu kapan mengurus hak-hak masyarakat adat Papua. Gubernur lanjut dia, perlu mengingat oknum-oknum itu hanya ingin merusak wibawa Pemrov Papua dan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Mereka yang protes, saya harap mendukung dan menyiapkan diri untuk pencalonan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ada calon yang lolos dan tidak itu biasa, bukan luar biasa. Masih ada kesempatan melalui pencalonan MRP. Lebih baik lagi jika pemuda adat mengawal dan mengkritisi Raperdasus MRP agar nanti jangan lagi ada ribut-ribut di kalangan masyarakat adat nantinya,” ujarnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRP Ingin Tahapan 14 Kursi Dilanjutkan, Adat Ingatkan Gubernur