Ketua DPRP: Jangan Memperlakukan OAP Sebagai Warga Kelas Dua

share on:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda - Jubi/Alex
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengingatkan kepada semua pihak dan pemangku kepentingan di Indonesia agar memperlakukan Orang Asli Papua (OAP) terutama mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di provinsi lain seperti warga negara yang lain. Bukan sebagai negara kelas dua.

Hal itu dikatakan Politikus Demokrat tersebut terkait tindakan refresif kepolisian dan ormas di Yogyakarta terhadap mahasiswa Papua di wilayah itu beberapa hari lalu ketika mahasiswa berencana malakukan aksi mendukung ULMWP masuk sebagai anggota tetap MSG.

“Jangan memperlakukan anak-anak Papua sebagai warga kelas dua. Bicara Bhineka Tunggal Ika, tapi mana? Apakah kami hadir untuk dibantai, dibunuh, ditekan dan lain-lain. Perlakukan anak-anak Papua dangan baik. Jangan membuat mereka membenci negara, TNI/Polri dan sesama warga negara. Apapun alasannya, perlakuan terhadap anak-anak Papua di Yogya tak dibenarkan,” kata Wonda, Rabu (20/7/2016).

Menurutnya, pelakuan refresif kepolisian dan ormas di Yogyakarta terhadap mahasiswa Papua membuat parlemen Papua merasa sedih. Di negara sendiri, Indonesia anak-anak Papua yang kuliah di Yogya diperlakukan semena-mena. Awal pekan depan DPR Papua berencana mengirim tim ke Yogya untuk bertemu sejumlah pihak.

“Besok, Kamis (20/7/2016) kami akan putuskan. Kami siapkan lima anggota DPR Papua untuk berangkat bersama pimpinan. Mungkin awal pekan depan kami berangkat,” ucapnya.

Katanya, sebelum melakukan aksi, mahasiswa Papua di Yogya sudah ditekan tak hanya dari pihak kepolisian, namun juga ormas. Beberapa mahasiswa menelpon pihaknya. Ada yang mengaku dipukul dan diperlakukan tak manusiawi.
“Ormas yang selalu ikut bersama aparat itu tak benar. Ormas tak dibawa kepolisian. Kejadian di Yogya sudah mengarah ke SARA. Anak-anak kami diteriaki dengan kata-kata tak wajar,” katanya.

Ia mempertanyakan apakah orang asli Papua bagian dari Negara Indonesia atau bukan. Jika iya, mengapa anak-anak Papua selalu diperlakukan tak adil, dihina dan lain-lain. Padahal orang asli Papua juga manusia yang sama dengan warga negara lain.

“Kami minta Kapolri tegas. Kalau anak-anak ditangkap karena demo mengibarkan Bintang Kejora, itu lain hal. Mereka sudah tahu konsekwensinya. Ini kan belum demo. Kami minta Kapolri bertindak tegas. Terutama ormas yang bertindak melebihi kepolisian. Kalaupun anak-anak Papua demo, harusnya diperingatkan secara baik. Aparat kemanan perlu mengedepankan pendekatan persuasif. Tidak dengan cara brutal,” imbuhnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ketua DPRP: Jangan Memperlakukan OAP Sebagai Warga Kelas Dua