Connect with us

Infrastruktur

Gubernur Papua Letakan Batu Pertama Gedung II DPRP

Published

on

Gubernur Papua Lukas Enembe meletakan batu pertama pembangunan gedung II DPR Papua - Jubi/Alex

Gubernur Papua Lukas Enembe meletakan batu pertama pembangunan gedung II DPR Papua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe meletakan batu pertama pembangunan gedung II DPR Papua. Rencanya gedung baru para wakil rakyat ini sebanyak 14 lantai dan akan dibangun secara dua tahap menggunakan dana anggaran APBD tahun 2016 dan 2017.

Dalam arahannya, Gubernur Lukas Enembe menjelaskan, bangunan lama kantor DPRP ini dibangun pada tahun 50an, sehingga sudah tidak layak lagi untuk ditempati para anggota dewan.

“Tentunya bangunan ini sangat tua. Bayangkan satu komisi dan satu fraksi tidak mampu menampung anggota dalam satu ruangan. Gedung ini juga nantinya akan menampung 14 kursi yang akan digodok,” kata Lukas Enembe, di Jayapura, Kamis (21/7/2016).

Nantinya juga akan dibangun lahan parkir yang cukup luas yakni seluas 7500 meter, dengan harapan bisa mengurangi kemacetan jalan.

“Atas nama Pemda Provinsi kami dukung pembangunan kantor DPRP. Kepada PT.Waskita yang menangani tender semoga dapat menjalankan pembangunan secara teliti dan baik dengan sisa waktu yang tinggal beberapa bulan di tahun ini,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Sekertaris DPR Papua, Julia Waromi dalam laporannya menyebutkan, untuk pembangunan tahap pertama disediakan anggaran sebesar Rp72 miliar lebih bersumber dari Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Sekertariat DPR Papua tahun 2016.

“Tahap pertama akan dimulai dari lantai basement sampai lantai 9. Untuk tahap kedua yakni di tahun 2017, akan dibangun dari lantai 10 sampai dengan 14. Untuk pelaksananya oleh kontraktor PT.Waskita Karya,”kata Julia.

Dia menambahkan, maksud tujuan pembangunan gedung II DPRP, kata Julia, adalah untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang lebih layak bagi pimpinan dan anggota. (*)

Infrastruktur

Jembatan Rp 2 Miliar di Kota Jayapura Segera Dibangun

Published

on

Ilustrasi kemacetan di Kota Jayapura. Jembatan di yang dibangun sekitar Bank Papua dan Pasar Ampera oleh Dinas PU Kota Jayapura sekiranya memudahkan akses jalur Jalan Percetakan dan Jalan Ahmad Yani yang kerap macet – Jubi/IST

Ilustrasi kemacetan di Kota Jayapura. Jembatan di yang dibangun sekitar Bank Papua dan Pasar Ampera oleh Dinas PU Kota Jayapura sekiranya memudahkan akses jalur Jalan Percetakan dan Jalan Ahmad Yani yang kerap macet – Jubi/IST

Jayapura Jubi – Jembatan sekitar Pasar Ampera dan Bank Papua atau menuju Taman Lembah Anafri, Kota Jayapura segera dibangun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura Nofdi Rampi mengatakan tahun ini jembatan itu segera dibangun dengan bentangan sepanjang 16 meter.

“Sementara untuk penanganan jembatan itu didanai dari dana DAK (dana lokasi khusus) tahun anggaran 2016 dengan menelan biaya hampir Rp 2 miliar,” katanya di Kota Jayapura, Rabu (21/9/2016).

Menurut dia program itu sebetulnya sudah lama direncanakan. Beberapa titik diusulkan sejak tahun 2009 dan baru direalisasi melalui tahun anggaran 2016.

Jembatan ini berfungsi mengakses kawasan eks pasar Ampera menuju taman Lembah Anafri. Selain itu jembatanini dibangun untuk mengakomodir kemacetan di sekitar Jalan Percetakan dan Ahmad Yani.

“Jadi, kemungkinan beberapa kendaraan yang memerlukan parkiran sementara bisa dialihkan ke taman Lembah Anafri,” katanya.

“Ketika akses jalan itu bisa, ada dua arah masuk dari sebelum Gereja Pantekosta turunan dari Gereja Kalam Kudus dan bisa keluar ke kota melalui jembatan itu,” lanjutnya.

Ia mengatakan pihaknya membangun jembatan tersebut untuk melayani berapa kebuntuan arus lalu lintas yang melewati Jalan Ahmad Yani.

Dengan demikian, ketika terjadi kemacetan parah kendaraan harus memutar balik dari Jalan Ahmad Yani melewati beberapa ruas jalan seperti Jalan Percetakan hingga ruas jalan menuju pelabuhan Jayapura dan SMA Kalam Kudus.

Warga Kota Jayapura Mama Mina mengaku senang terhadap pembangunan jembatan ini.

Mina mengatakan jembatan yang bakal dibangun ini dapat memberikan kemudahan untuk menjangkau kawasan sekitar Bank Papua dan Pasar Ampera.

“Kami bisa melalui jembatan ini untuk membawa jualan setiap hari untuk dijual,” kata Mama Mina. (*)

Continue Reading

Infrastruktur

Fraksi Gerindra Ingin Ada Dana Asrama Mahasiswa Dalam APBD 2017

Published

on

Perwakilan DPR Papua usai Berdialog dengan mahasiswa Papua yang kuliah di Bali, Mei 2015 lalu - Jubi/Doc

Perwakilan DPR Papua usai Berdialog dengan mahasiswa Papua yang kuliah di Bali, Mei 2015 lalu – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR Papua mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Papua agar pada APBD Induk 2017 mendatang ada alokasi anggaran pembangunan asrama untuk mahasiswa Papua di beberapa kota studi yang belum mempunyai asrama.

Ketua Fraksi Gerindra, Radius Simbolon mencontohkan, salah satu kota studi yang belum ada asrama mahasiswa Papua yakni Denpasar, Bali. Padahal jumlah mahasiswa Papua di Pulau Dewata cukup banyak.

“Namun mahasiswa Papua di Bali belum memiliki asrama yang layak. Kami mengusulkan Pemprov Papua bisa merealisasikan pembangunan asrama mahasiswa di beberapa kota studi pada APBD 2017 mendatang,” kata Radius Simbolon akhir pekan lalu.

Katanya, jika pembangunan asrama mahasiswa di sejumlah daerah dianggap akan membebani keuangan provinsi, ia menyarankan agar ada upaya mendorong anggaran pembangunan asrama mahasiswa itu bersumber dari dana Otsus yang diberikan ke kabupaten/kota.

“Dalam sidang APBD perubahan dua pekan lalu, Fraksi Gerindra sudah mengusulkan hal tersebut. Asrama merupakan salah satu fasilitas penunjang mahasiswa Papua. Ini juga menghindari timbulnya kecemburuan sosial diantara mereka,” ucapnya.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Natan Pahabol mengatakan hal yang sama. Menurutnya, kini mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di luar Papya sudah merata di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

“Namun belum semua mahasiswa Papua memiliki asrama di kota-kota studi di luar Papua. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Natan.

Di Papua lanjut dia, fraksinya mengingatkan pemerintah setempat agar terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami menilai pendidikan perlu perhatian yang lebih besar untuk peningkatan kualitas dan kuantitas guru di seluruh pelosok Papua,” imbuhnya. (*)

Continue Reading

Infrastruktur

Legislator Ingin Pembangunan Infrastruktur Utamakan Wilayah Peguteng

Published

on

Ilustras Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Jayapura - Jubi/Arjuna

Ilustras Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Jayapura – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi Keadilan Nasional Papua, Sinut Busup berharap, kedepan pembangunan infrastuktur oleh SKPD terkait di lingkungan Pemprov Papua lebih memprioritaskan wilayah pegunungan tengah (peguteng) Papua.

Sekrertaris Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur itu mengatakan, selama ini ada kesan pembangunan infrastruktur lebih memprioritaskan kabupaten di pesisir. Padahal, wilayah pegunungan tengah butuh keseriusan membuka keterisolasian.

“Kenyataan di lapangan selalu pengerjaan infrastruktut jalan atau jembatan ditempatkan ke daerah yang aksesnya gampang. Di wilayah pesisir. Kenapa tidak di daerah pegunungan. Saya berasumsi mungkin karena daerah pesisir aksesnya mudah. Tak menghabiskan banyak anggaran,” kata Sinut, Kamis (8/9/2016).

Sementara daerah pegunungan Papua lanjut dia, akses sulit. Mobilisasi peralatan dan material hanya bisa menggunakan pesawat. Padahal kata dia Gubernur Papua, Lukas Enembe telah memberikan kewenangan kepada SKPD dan badan untuk melaksanakan visi misi ia dan wakilnya, Klemen Tinal.

“Tapi SKPD dan badan itu dalam melaksanakan tugas tak sejalan dengan kemauan gubernur. Dimasa kepemimpinannya, baru satu ruas jalan yang diresmikan gubernur yakni ruas Tolikara-Mamit. Kita belum dengar gubernur meresmikan jalan, jembatan, perumahan yang dibangun dengan APBD. Ini SKPD bikin apa?” ucapnya.

Ia mengingatkan SKPD dilingkungan Pemprov Papua, agar tahun anggaran 2017 memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pegunungan tengah.

“SKPD harus bisa bisa menterjemahkan visi misi gubernur dan wakil gubernur pada APBD Induk 2017,” katanya.

Terpisah anggota Komisi IV DPR Papua, Decky Nawipa mengatakan, beberapa pembangunan infrastuktur di berbagai daerah di Papua merupakan proyek multi years. Setiap tahun dianggarkan, namun pengerjaannya tak maskimal.

“Kalau ada perusahaan yang tak beres sebaiknya diganti perusahaan lain. Kalau ada kegiatan yang danya tak terserap, sebaiknya dananya dialihkan ke program lain. Atau dialihkan ke kabupaten lain,” kata Decky.

Menurutnya, bisa saja proyek tak maksimal karena berbagai faktor termasuk kondisi masyarakat. Tak bisa hanya fokus pada satu kabupaten, tapi untuk 28 kabupaten dan satu kota di Papua. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.