JDP : Maklumat Kapolda Papua Tak Relevan

share on:
Demo KKBPPIB di Halaman DPR Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Demo KKBPPIB di Halaman DPR Papua – Jubi/Arjuna Pademme

Jayapura, Jubi – Maklumat Polda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw dinilai tak relevan sebab memuat pasal dalam KHUAP nomor 6 tahun 2017 yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Disebutkan pasal pengaduan 154 dan 155 juga yang tidak relevan dalam maklumat tersebut.

Anggota Jaringan Damai Papua (JDP) Septer Manufandu mengatakan sedianya sebelum mengeluarkan maklumat dilakukan konsultasi publik, meminta masukan ahli hukum dan praktisi HAM untuk menelaah substansinya.

“Dalam maklumat ini bukan hanya membungkam ruang demokrasi, melainkan juga berisi ancaman kepada kelompok organisasi-organisasi yang menyuarakan hak-hak rakyat Papua,” katanya kepada Jubi di Kota Jayapura, Rabu (21/7/2016).

Ia mengatakan maklumat tersebut ditujukan hanya untuk organisasi-organisasi semisal KNPB, PRD, NRFPB, PNWP, OPM, TPN dan ULMWP, yang notabene menyuarakan eksistensi-eksistensi dan harga diri orang Papua dengan jujur.

“KNPB dan polisi pasti tetap akan dengan pendiriannya. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dibuktikan siapa yang bersalah. Pembuktian ini harus melalui jalur hukum, sebab KNPB juga menyuarakan aspek-aspek yang berkaitan dengan identitas tanpa melanggar hak asasi manusia yang lain,” katanya.

Menurutnya, KNPB adalah media rakyat yang menyampaikan hal yang sangat sensitif, sementara polisi menjalankan tugasnya untuk melindungi dan mengayomi rakyat. Untuk itu pemerintah juga harus arif untuk mencari jalan tengahnya.

“Jalan tengahnya bukan memberikan uang banyak ke Papua, tetapi memutuskan rantai trauma stigmatisasi yang berkepanjangan selama ini,” katanya.

“Isu yang diusung KNPB berkaitan isu krusial yang berkaitan dengan tim yang harus dicari titik temunya, baik pemerintah maupun organ-organ yang selama ini berlawanan aliran politik dengan pemerintah perlu dicari titik temunya untuk mencari titik temu dengan cara sebuah dialog,” lanjutnya.

Menurut Septer pihaknya selalu berdiskusi tentang aspek-aspek yang memarginalkan orang Papua. Dalam Papua Lawyers Club, pihaknya fokus mendiskusikan kebebasan berekspresi yang berkaitan erat dengan maklumat kapolda Papua.

Diskusi yang difasilitasi JDP bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membahas tentang “Maklumat Polda Papua VS Kebiasaan Berekspresi”. Acara tersebut dihadiri mahasiswa pemuda, pakar-pakar yang memahami tentang isu yang berkaitan dengan HAM, Polda Papua, Polresta Jayapura, Ketua Kontras dan Dandim.

“Kita undang orang-orang yang berkompeten untuk memikirkan dan memberikan kontribusi untuk pemerintah agar bijak mengambil tindakan-tindakan legal dan konstitusional serta memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk lebih cerdas,” katanya.

Diskusi yang di gelar itu dalam rangka memetakan dan mengidentivikasi masalah yang menjadi bagian dari akar persoalan yang harus diselesaikan.

“Ini salah satu isu yang didorong dan juga bagian dari pelanggaran HAM. Dalam pelanggaran HAM ada banyak aspek dan sudah mendiskusikan tentang pembangunan. Kita juga sudah pernah mendiskusikan mengenai eksternalisasi isu-isu Papua,” katanya.

Kabid Humas Polda Papua Konbes Pol Patrige Renwarin mengatakan, walau pun sudah ada maklumat penanganan untuk massa aksi akan sama saja.

“Dari polsek turunkan pasukan polresta dan juga polda Papua, bicara tidak ada perubahannya,” ujarnya.

Menurutnya akan menjadi persoalan ketika ada yang membawa senjata tajam atau melempari dan memukul orang lain.

“Sepanjang hal itu tidak dilakukan oleh massa aksi maka ketika melakukan demo pihaknya akan melakukan pendekatan-pendekatan seperti biasanya,” katanya. (*)

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  JDP : Maklumat Kapolda Papua Tak Relevan