Pengalihan Pendidikan Menengah Sudah Setengah Jalan

share on:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda - Jubi/Alex
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua mengaku, proses pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas dari kabupaten/kota ke Provinsi Provinsi Papua sudah setengah jalan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, Kamis (21/7/2016) mengatakan berdasarkan pendataan, saat ini sudah ada sekitar 7000 orang yang terdiri dari guru, tata usaha, guru tidak tetap dan pengawas.

“Data sementara sekitar 7000 orang. Karena sementara dilakukan pendataan, inventarisasi, hingga validasi untuk hal tersebut,” katanya.

Sesuai dengan keputusan dari pusat, ujar Wonda, ditargetkan pada 2017 sudah diserahkan semua, mulai dari personel, prasarana dan pembiayaaan daerah. “Tinggal beberapa hal yang sementara di inventarisir. Salah satunya, mengenai aset bangunan sekolah,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menekankanpengalihan pendidikan menengah atas di 29 kabupaten/kota ke Provinsi Papua terjadi, maka dari sisi penganggaran tidak akan terganggu.

“Jika melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 yang mencapai Rp12 triliun lebih, maka dari sisi penganggaran tidak akan terganggu,” kata Reydonnyzar Moenek, Selasa (28/6/2016).

Sebelum pengalihan, jelas Reydonnyzar, estimasi gaji untuk pendidikan menengah atas mencapai Rp153,4 milliar.

Sedangkan APBD tahun ini mencapai Rp12 triliun. Tersedia 11,5 persen fiskal kalau ditarik ke provinsi.

“Jadi dari sisi penganggaran tidak akan terganggu,” ujarnya.

Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi Papua dalam penyusunan KUA-PPAS.

“Bapak-bapak tetap harus mengangarkan, kwalau masih ada gugatan di MK dari Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Blitar yang menolak pengalihan dari kabupaten/kota ke provinsi,” kata Reydonnyzar. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pengalihan Pendidikan Menengah Sudah Setengah Jalan