KPK Bukan Momok, Tapi Memberikan Pejalaran

share on:
Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni - Jubi/Roy Ratumakin.
Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni menyatakan, selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dianggap sebagai momok untuk penyelenggara pemerintahan atau pengelola uang negara. Namun hal itu tak benar, KPK lebih banyak memberikan pembelajaran positif kepada penyelenggara pemerintahan terutama di daerah.

Hal itu dikatakan Natalis Tabuni usai mengikuti bimbingan dan sosialisasi oleh KPK untuk para kepala daerah, sekretaris daerah dan ketua DPRD se Papua di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu (27/7/2016) petang.

“KPK yang selama ini dianggap sebagai momok atau membahayakan ternyata pembelajar yang diberikan untuk mencegah korupsi. Ini bermanfaat. Mencegah jauh lebih baik daripada. Hal seperti inikan jauh lebih baik,” kata Natalis.

Menurutnya, selama ini kebanyakan terjadi temuan dugaan korupsi bukan karena sengaja atau niat, tapi karena tak memahami aturan dan lain-lain.

“Dengan adanya pembelajaran seperti ini, kami para kepala daerah dan pejabat bisa menjaga diri dan meminimalisir kesalahan. Saya mengapresiasi kegiatan KPK seperti ini. Saya harap kedepan lebih sering agar kami bisa memperdalam,” ucapnya.

Katanya, indikasi korupsi itu tidak hanya terjadi karena niat, tapi ketidak tahuan. Itu juga sering terjadi disamping faktor-faktor lain.

“Mengenai dana Desa dimana KPK akan melakukan pengawasan, itu bagus. Bagaimanapun dana desa merupakan dana negara dan harus diawasi bersama-sama. Dengan demikian jangan ada pikiran karena ini ranah pemda. Pemda juga punya kewajiban dan tugas begitu banyak sehingga kadang kami dianggap lalai,” katanya.

Terpisah, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, mendukung langkah KPK bersama Pemprov Papua menggelar rapat koordinasi dan supervisi serta sosialisasi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Papua. Ini merupakan langkah positif. Lebih baik mencegah sejak dini.

“Sosialisasi itu sangat membantu Pemprov Papua dan kabupaten/kota untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan yang benar sesuai perintah undang-undang,” kata Wonda.

Menurutnya, ini langkah positif yang harus didukung. Dengan begitu semua tingkatan pemerintah di Papua bisa paham penggunaan anggaran yang benar dan meminimalisir penggunaan anggaran di luar batas ketentuan. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KPK Bukan Momok, Tapi Memberikan Pejalaran