Gustaf Kawer: Maklumat Kapolda Papua, Bentuk Diskriminasi

share on:
GUSTAF KAWER (JUBI/APRILA)
GUSTAF KAWER (JUBI/APRILA)

Jayapura, Jubi – Praktisi hukum dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Gustaf Kawer mengatakan maklumat yang diterbitkan Kapolda Papua dalam rangka menyikapi maraknya aksi-aksi demo di Wilayah Hukum Polda Papua. Maklumat Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditujukan terhadap tiga subyek hukum.

“Maklumat ini memperlihatkan sikap pemimpin negara yang kebanyakan ‘bermuka dua’, guna meningkatkan pencitraan kepada masyarakat Internasional selalu mengeluarkan pernyataan bahwa persoalan HAM Papua akan diselesaikan dengan baik, termasuk ruang kebebasan berekspresi tidak lagi dikekang. Hal ini berbanding terbalik kondisi yang terjadi di Papua tidak ada satupun persoalan HAM yang serius diselesaikan. Bahkan ruang untuk kebebasan berekpresi semakin dikekang terbukti setiap aksi-aksi masih yang difasilisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam dua tahun terakhir ini, sekitar 500-2000 orang ditangkap dan ditahan tanpa prosedur hukum yang jelas,” kata Gustaf Kawer kepada Jubi di Jayapura, Kamis (28/07/2016).

Menurut dia, pertama, peserta atau pelaku penyampaian pendapat di muka umum. Kedua, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum oleh kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Parlement Nasional West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP). Ketiga adalah aparatur pemerintah.

“Sasaran utama dari maklumat ini lebih ditujukan kepada subyek hukum kedua, karena dianggap aksi-aksinya berdampak pada terganggunya keutuhan wilayah NKRI,” katanya.

Kata Gustaf, maklumat tersebut memperlihatkan posisi Polda Papua dalam menghadapi aksi-aksi massa akhir-akhir ini yang diprakarsai oleh Komite Nasional Papua Barat yang cukup menarik empati komunitas lokal, nasional bahkan masyarakat internasional tentang persoalan sejarah masa lalu, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan tuntutan pemisahan diri dari NKRI.

Selain itu, ia menuding, maklumat tersebut mengandung cacat karena karena menggunakan pasal-pasal yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi

Terpisah, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Utty mengungkapkan, semua pihaknya harus dewasa dan tidak saling menggurui, sebab negara Indonesia bukan dikelola oleh satu orang saja.

“Kita tahu semua kan. Negara ini tidak satu orang yang kelola. Semua lembaga punya kewajiban untuk menjaga negara. Karena kebutuhan masyarakat ini harus dijawab semua. Tidak bisa berarogansi. Kalau arogansi, justu kita melawan UUD 45,” katanya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gustaf Kawer:  Maklumat Kapolda Papua, Bentuk Diskriminasi