Soal Papua Masuk Dalam 18 Program Prioritas Menkopolhukam Wiranto

share on:
Anggota Watimpres Sidarto Danusubroto (kiri) menyalami Wiranto usai pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Anggota Watimpres Sidarto Danusubroto (kiri) menyalami Wiranto usai pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7). (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jayapura, Jubi – Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, memaparkan 18 program prioritas yang sedang dikerjakan kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polhukam, kepada penggantinya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto. Persoalan Papua menjadi salah satu program prioritasnya.

“Program itu masih on-going, misalnya soal Papua,” kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (27/7/2016).

Pergantian menteri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu itu, khususnya penunjukkan Wiranto untuk menangani persoalan pelanggaran HAM, menuai kritik keras. Salah satunya dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar.

Menurut KontraS, Wiranto adalah salah satu sosok utama di balik pelanggaran HAM berat saat menjabat di militer. Oleh karena itu penunjukannya cukup mengejutkan, meski dirinya merupakan Ketua Umum Hanura yakni salah satu partai penyokong pemerintahan Jokowi.

“KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, Panglima ABRI di masa Orde Baru. Ia berada di deret depan pelanggar HAM berat, dan harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM berat,” ujar Azhar.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, sejumlah penggaran HAM yang diduga pernah dilakukan Wiranto yaitu dalam peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, peristiwa Mei 1998, peristiwa Semanggi Idan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi tahun 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah.

Wiranto juga, menurut laporan khusus 92 halaman yang dikeluarkan Serious Crimes Unit di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, gagal mencegah kejahatan HAM di Timor Leste.

“Pernyataan lantang ini pula yang akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisdiksi internasional, salah satunya di Amerika Serikat (US Visa Watch List) pada tahun 2003,” ujar Haris.

Saat itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan nama Wiranto dalam daftar tersangka penjahat perang yang dilarang masuk ke AS. Negeri Paman Sam menolak visa Wiranto. Ia masuk daftar orang yang perlu diwaspadai, sehingga akan diselidiki jika mengajukan visa masuk ke AS.

Penunjukan Wiranto pada Rabu, 27 Juli, bertepatan dengan peringatan Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli), kala kantor Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Jakarta yang diduduki pendukung Megawati dikepung oleh massa Soerjadi ñKetua Umum PDI yang direstui Soehartoñ yang didukung tentara dan polisi.

Kerusuhan pecah dan merembet dari Diponegoro ke Salemba, Kramat, dan kawasan lain di pusat Jakarta. Sejumlah kendaraan dan gedung terbakar. Pada peristiwa itu, menurut data Komnas HAM, lima orang tewas, 149 orang terluka, dan 136 lainnya ditahan.

Oleh karena itu, terkait penunjukan Wiranto, KontraS meminta seluruh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM solid mencari keadilan.

Ditolak, Wiranto: Itu Biasa. Setiap Saya Muncul, Selalu Ada Reaksi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut penolakan sejumlah kelompok masyarakat terhadapnya merupakan hal yang wajar. Ia mengaku telah terbiasa menghadapi kecaman dan penolakan.

“Itu biasa. Setiap saya muncul, selalu ada reaksi. Nanti itu saya selesaikan,” ujarnya.

Ia juga meminta tudingan sejumlah pihak atas keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM, dibuktikan dengan jelas. “Isu-isu HAM mengenai saya, saya mengharapkan harus jelas locus, tempus, delicti-nya. Di mana dan kapan, di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu persatu,” ujarnya usai upacara serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis. (*)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Soal Papua Masuk Dalam 18 Program Prioritas Menkopolhukam Wiranto