SMP2K: Tolak Pernyataan Sultan Yogya

share on:
Polisi saat mengepung Asrama mahasiswa Kemasan Yogyakarta – Jubi/ist.
Polisi saat mengepung Asrama mahasiswa Kemasan Yogyakarta – Jubi/ist.

Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Tanah Papua yang tergabung dalam SolidaritasMahasiswa Papua Peduli Kedamaian (SMP2K) mengaku menolak pernyataan Sultan Yogya atau Gubernur DIY yang menyebut mahasiswa Papua yang kuliah di sana separatis.

“Kami tidak terima dan kecewa atas pernyataan gubernur DIY yang menyatakan mahasiswa asli Papua sebagai separatis. Saudara-saudari kami di Yogyakarta status mereka jelas yaitu sebagai mahasiswa/I dan bukan separatis sebagaimana dikatakan Sultan,” kata Ketua I BEM Universitas Cenderawasih, Doni Gobay kepada wartawan, Rabu (3/8/2016) di Jayapura.

Dia mengecam perlakukan kasar dan kata-kata makian serta sebutan rasis dari berbagai Organisasi Massa (Ormas) terhadap mahasiswa Papua di Asrama Kamasan I Yogyakarta saat dikepung.

“Tidak seharusnya ormas-ormas tersebut melakukan aksi seperti demikian, mereka telah melakukan tindakan diluar dari tugas dan fungsi sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.

Di tempat yang sama Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Nelius Wenda mengaku kecewa dengan perlakukan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa Papua di sana yang dianggap tidak manusiawi dan tidak bermoral.

“Seharusnya sebagai aparat keamanan tugasnya hanya mengamankan jalannya aksi yang dimaksud agar berjalan dengan aman dan tertib bukannya mengepung dan mengejar mahasiswa asli Papua yang berada di dalam asrama maupun yang hendak berkunjung ke asrama untuk bergabung dalam aksi demo damai tersebut,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, MRP, DPRP dan DAP agar segera melakukan langkah-langkah jaminan hukum dan perlindungan bagi mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di luar pulau Papua.

“Kami mendesak Kapolda DIY untuk segera menindak tegas ormas-ormas reaksioner yang telah mengeluarkan kata-kata makian dan rasisme bagi mashasiswa Asli Papua di Asrama Kamasan I Jogja pada 14-15 Juli 2016 lalu,” kata Ketua BEM Sekolah Tingggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri, Steve Mara.

Selanjutnya kata Mara, pihaknya juga mendesak agar ormas-ormas reaksioner tersebut segera meminta maaf secara lisan maupun tulisan kepada mahasiswa asli Papua di Jogja dan umumnya kepada seluruh masyarakat Papua atas perkataan mereka tersebut yang telah menyakiti perasaan seluruh masyarakat Papua di Indonesia.

“Selain itu kami berharap Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X agar mencabut stigma separatis bagi masyarakat Papua khususnya mahasiswa Papua yang ada di Jogja dan juga segera mengeluarkan surat jaminan perlindungan hukum bagi mahasiswa di sana,” ujarnya. (*)

Editor : Syofiardi
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SMP2K: Tolak Pernyataan Sultan Yogya