SPRBM Tuntut Pemda Dogiyai Segera Tindaklanjuti Perda Miras

share on:
Gubernur Papua Lukas Enembe Saat Melihat Minuman Beralkohol Yang Disita Tim Gabungan Provinsi – Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe Saat Melihat Minuman Beralkohol Yang Disita Tim Gabungan Provinsi – Jubi/Alex

Dogiyai, Jubi – Masyarakat Dogiyai yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Rakyat Budaya Mee (SPRBM) menggelar aksi demo damai di Kantor DPRD Dogiyai, menuntut ketegasan DPRD terkait peredaran miras di wilayah itu.

Aksi yang dilakukan Rabu (3/8/2016) itu, mendesak pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai segera menidaklanjuti hasil kebijakan Pemerintah Propinsi Papua, yang telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penggunaan Minuman beralkohol.

“Pemerintah Kabupaten Dogiyai gagal total melindungi warganya sendiri dan gagal membasmikan peredaran Miras beralkohol,” tegas Ketua Solidaritas Peduli Rakyat Budaya Mee (SPRBM) Kabupaten Dogiyai, Benediktus Goo.

Dia menyesalkan berbagai produk hukum yang sudah dikeluarkan Gubernur, seperti Fakta Integritas 30 Maret 2016 dan Surat Instruksi Gubernur 3/Inst-Gub/2016 tentang pendataan OAP dan Pelarangan produksi, peredaran dan pengunaan Miras di bumi Cendrawasih, tidak segera ditindaklanjuti.

“Sampai saat ini surat Instruksi Gubernur itu telah tersebar ke semua kabupaten dan kota se-Papua, namun surat tersebut disembunyikan,” kata Benediktus.

Hal tersebut, ujarnya, menyebabkan banyak nyawa terus menjadi korban akibat miras. “Saat ini kami sedang duka, meninggal 8 (delapan) lagi pemuda Dogiyai pada tanggal 26 Juli lalu. Ini adalah kejadian luar biasa, sehingga Pemda jangan anggap biasa saja,”katanya.

Dalam aksinya, SPRBM menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai.

Elias Anouw, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang menemui para peserta aksi, mengatakan pihaknya sudah menerima aspirasi dan akan disampaikan kepada anggota DPRD yang lain.

“Kami akan berusaha ke anggota DPRD lain, termasuk Ketua DPRD dan Bupati, untuk menghadirkan pihak-pihak terkait pada dialog bersama Senin (08/08) mendatang, sesuai dengan tuntutan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, ketua KNPI Kabupaten Dogiyai, Natan Naftali Tebai, meminta kepada pihak Kepolisian agar pelaku penjual miras harus ditangkap dan dihukum, dan segera keluar tinggalkan Dogiyai.

“KNPI juga dukung kebijakan Gubernur Propinsi Papua tentang pelarangan dan pengedaran miras dan akan membentuk satgas anti Miras,” kata dia.

SPRBM, di dalam 13 tuntutannya, meminta kepada pemerintah untuk memeriksa kios dan toko yang menjual miras serta barang-barang kadaluarsa di Dogiyai. Mereka juga meminta pemerintah memproteksi atau meneliti sumber, kandungan, dan keabsahan/keaslian miras, yang dikonsumsi korban, ke laboratorium.

Mereka juga menyerukan agar seluruh pemuda Dogiyai berhenti mengkomsumsi minuman keras beralkohol; dan Pemkab Dogiyai, hingga kepala dan sekretaris kampung, segera menyusun sanksi terhadap produsen, distributor, termasuk konsumen miras beralkohol. (Agus Tebai)

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  SPRBM Tuntut Pemda Dogiyai Segera Tindaklanjuti Perda Miras