Warga Mimika Bertikai, Bupati ke Yogya, Legislator Geram

share on:
Anggota DPR Papua, Mathea Mamoyau  - Jubi/Arjuna
Anggota DPR Papua, Mathea Mamoyau – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire, Mathea Mamoyau geram lantaran Bupati Mimika, Eltinus Omaleng kini berada di Yogya bersama Gubernur Papua yang Rabu (3/8/2016) bertemu Sultan Hamengkubuwono X sementara kini di Kabupaten Mimika terjadi pertikaian antar warga.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu menyayangkan sikap Bupati Mimika yang memilih mendampingi Gubernur ke Yogyakarta yang berupaya menyelesaikan insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua beberapa waktu lalu dibanding menyelesaikan masalah di daerahnya.

“Masalah di daerah belum selesai kenapa harus ikut ke Yogya. Kan sudah ada Gubernur Papua bersama sejumlah stake holder dan Tim DPR Papua yang berupaya menyelesaikan masalah mahasiswa Papua di Yogya. Saya menilai Bupati Mimika lari dari tanggungjawab,” kata Mathea, Kamis (4/8/2016).

Politikus PDI Parjuangan itu juga menyesalkan kenapa ketika Tim Komisi I DPR Papua ke Yogyakarta beberapa waktu lalu bertemu Kapolda setempat dan mahasiswa, tak ada perwakilan Pemprov Papua yang ikut.

“Setelah kami kembali barulah sejumlah pejabat ramai-ramai ke Yogya. Saya setuju kalau ada kesepakatan antar Gubernur Papua dan Sultan untuk menyikapi masalah Yogya. Tapi kenapa sejumlah pejabat ramai-ramai mendampingi Gubernur sementara di kabupaten sendiri ada masalah. Misalnya di Mimika,” ucapnya.

Katanya, pejabat di Papua jangan memanfaatkan momen Yogya untuk kepentingan politik dan lainnya demi mencari simpati publik. Gubernur sudah turun tangan. Tak perlu ramai-ramai ke Yogya. Cukup Gubernur dan stake holder yang ada di lingkungan Pemprov.

“Pejabat di daerah sebaiknya fokus menyelesaikan masalah di daerahnya,” katanya.

Terpisah, Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John Gobay mengatakan, dalam bentrok antar warga yang kerap terjadi di Mimika, perlu ada rekonsiliasi antar suku-suku di pegungunan dan dituangkan dalam bentuk aturan Perdasi mengenai larangan perang antar suku atau antar warga.

“Kalau ditelusuri, suku-suku di pegunungan Papua itu satu nenek moyang. Akan kembali ke satu akar. Semua bersaudara. Jadi mengembalikan orang ke wilayah masing-masing bukan solusi. Sejak Freeport menggelontorkan dana 1 persen 1996 lalu, konflik sering terjadi di Mimika. Ini akar masalahnya harus dicari tahu,” kata John.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan, ini juga berkaitan dengan dana dari Freeport. Freeport harus bijaksana. Apalagi kini diduga area penambangan Freeport tak hanya di wilayah Mimika di area Suku Amungme, Damal dan Kamoro tapi sudah masuk wilayah suku Dani, Moni, Mee dan Nduga.

“Jadi bagaimana agar Freeport bijak dan memberikan juga dana kepad suku-suku itu agar mereka bisa kembali ke daerah masing-masing membangun daerahnya. Bisa saja suku-suku itu merasa diperlakukan tak adil sementara wilayah penambangan Freeport sudah masuk ke daerah mereka,” ucapnya. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Warga Mimika Bertikai, Bupati ke Yogya, Legislator Geram