Mahasiswa dan Akademisi Tolak Pemotongan Anggaran Pendidikan

share on:
Ilustrasi aksi mahasiswa di Riau terkait anggaran pendidikan - IST
Ilustrasi aksi mahasiswa di Riau terkait anggaran pendidikan – IST

Jakarta, Jubi – Sejumlah mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Malang dan Universitas Indonesia serta akademisi Universitas Gunadarma, Depok Jawa Barat, menolak rencana pemerintah memotong anggaran pendidikan dalam APBNP 2016.

“Saya tidak setuju dengan rencana pemotongan anggaran pendidikan, karena menurut saya pendidikan itu nomor satu,” ucap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang, Wismoyo Bayu Prabowo di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Wismoyo yang juga Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa di kampus menyayangkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memotong anggaran pendidikan di saat majunya perkembangan teknologi dan pendidikan.

Pemerintah berencana melakukan pemotongan APBNP 2016 sebesar Rp50,02 triliun, termasuk anggaran Kementerian Pendidikan sebesar Rp6,6 triliun, karena seretnya penerimaan negara tahun ini, khususnya dari perpajakan.

Pemotongan ini akan berdampak luas pada alokasi anggaran prioritas pendidikan nasional seperti, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (SM3T), Biaya Operasional kepada Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), beasiswa dosen S2/S3, pendirian perguruan tinggi (PT) baru dan akademi komunitas.

Selain Wismoyo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Irfan Wijaya, juga tidak setuju dengan rencana pemotongan anggaran pendidikan terutama anggaran untuk beasiswa.

“Beasiswa sangat diperlukan untuk anak bangsa yang memiliki potensi lebih dan tujuan baik meraih ilmu lebih banyak dan mengubah indonesia yang lebih baik,” kata Irfan.

Irfan, yang juga mantan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa di kampusnya, mengimbau pemerintah tidak membatasi anak bangsa dalam mendapatkan beasiswa.

“Indonesia harusnya mendukung, jangan diberikan batasan kepada mereka yang memiliki potensi besar. Ini pendidikan untuk ilmu yang berlaku seumur hidup jangan di batasi,” ujarnya.

Akademisi Universitas Gunadarma, Dr. Beny Susanti, juga tidak setuju dengan rencana pemerintah itu.

Ia mengatakan pemerintah harus memperhatikan pengembangan pendidikan di banyak daerah tertinggal, seperti memberikan fasilitas yang terbaik.

“Pendidikan merupakan investasi negara yang sangat berharga, Kebijakan yang salah terhadap dunia pendidikan, akan berdampak secara langsung kepada anak bangsa mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi,” ujar Susanti.

Susanti mengatakan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perlu melakukan pengawasan anggaran secara integral sehingga anggaran yang dikucurkan untuk dana pendidikan melalui kementerian pendidikan benar-benar dapat digunakan secara optimal.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Mahasiswa dan Akademisi Tolak Pemotongan Anggaran Pendidikan