Indonesia Anggap Final, KNPB Tetap Gugat New York Agreement 15 Agustus

share on:
Bazoka Logo (tengah), juru bicara KNPB (JUBI/Zely Ariane)
Bazoka Logo (tengah), juru bicara KNPB (JUBI/Zely Ariane), 15 Agustus, status po

Jayapura, Jubi – Jelang 15 Agustus, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersiap kembali menggelar aksi damai pada 15 Agustus mendatang untuk menggugat New York Agreement 15 Agustus 1962 dan mengkampanyekan hak penentuan nasib sendiri.

Respon tahunan ini kerap dilakukan organisasi tersebut karena, menurut Bazoka Logo, Juru Bicara KNPB, kepada Jubi, Selasa siang (9/8/2016), New York Agreement adalah akar persoalan politik di Papua, yang juga menjadi salah satu landasan perjuangan pergerakan Papua merdeka.

“Akar persoalan di Papua itu bukan pembangunan, juga bukan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan, tetapi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang dilakukan tanpa menempatkan orang Papua sebagai subyek,” terangnya.

Waktu itu, lanjut Bazoka, Negara Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, serta PBB duduk di Markas besar PBB  tanpa melibatkan bangsa Papua untuk menyepakati ketentuan pelaksanaan referedum di Papua.

Bazoka tetap yakin tanpa pengakuan dan kejujuran menyikapi peristiwa sejarah itu  pelanggaran HAM di Papua tidak akan berhenti.

Untuk itu, KNPB melakukan perjuangan internasional hingga ke PBB karena, lanjut Bazoka, lembaga itu harus bertangung jawab meninjau kembali perjanjian New York Agreement yang melegitimasi pelaksaanan Pepera yang cacat hukum dan moral.

Di tingkat internasional, KNPB bersama International Parliament for West Papua (IPWP), seperti deklarasi 3 Mei 2016 lalu, sedang mengumpulkan dukungan untuk menekan PBB melakukan referendum ulang di bawah pengawasan internasional (Internasional Supervised Vote).

Sementara itu, Adriana Elizabeth, peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI yang lama berkecimpung menjembatani persoalan Papua dan Jakarta, mengonfirmasi bahwa gugatan terhadap Perjanjian New York memang menjadi salah satu akar masalah Papua yang pernah dibahas dalam Papua Road Map.

“Ini satu akar masalah Papua yang ada dalam buku Papua Road Map, terkait sejarah dan proses integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia,” tetapi, lanjut dia, di pihak pemerintah merasa tidak ada hal yang perlu dibahas lagi karena dianggap sudah selesai.

“Demikian pula kalau yang dimaksud adalah mengulang proses politik terkait penentuan nasib sendiri melalui referendum, itu tidak akan pernah dikabulkan oleh pemerintah RI,” ujarnya.

Dia menyatakan, saat ini di bawah Presiden Joko Widodo, pendekatan yang sedang dilakukan adalah penanganan berbasis 7 wilayah adat, evaluasi pemanfaatan anggaran Otsus, beasiswa bagi anak-anak Papua, diplomasi ofensif di Pasifik Selatan & pembentukan tim investigasi HAM.

Namun Adriana mengakui, kekurangan dari pendekatan ini adalah dijalankan secara parsial.

Sementara Bazoka menyadari keengganan pemerintah Indonesia untuk mengakui persoalan politik tersebut, “karena itu dialog menjadi sulit, jadi akhir dari ini semua saya pikir Indonesia dan Papua Barat pasti akan bertemu di PBB,” tegasnya.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Indonesia Anggap Final, KNPB Tetap Gugat New York Agreement 15 Agustus