DPRD Kalsel Bahas Raperda Hutla Kritis

share on:
Ilustrasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis - IST
Ilustrasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis – IST

Banjarmasin, Jubi – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsesl) membahas Raperda rehabilitasi hutan dan lahan (hutla) kritis di Banjarmasin, Rabu (10/8/2016).

Raperda yang akan menjadi inisiatif dewan dan atas usul Komisi II DPRD Kalsel tersebut dilakukan untuk menyelematkan atau menjaga kelestarian hutan dan lahan di provinsi yang luas wilayahnya sekitar 37.000 kilometerpersegi itu.

Pasalnya, berdasarkan data Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, jumlah hutan dan lahan kritis di provinsi tertua namun terkecil di Pulau Kalimantan itu tercatat 630 ribu hektare (ha).

Oleh karena itu, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel terdorong mengusulkan Raperda tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di provinsinya.

“Terjadinya hutan dan lahan kritis di Kalsel yang mencapai ratusan ribu ha itu antara lain karena perambahan atau penebangan liar (bangli),” ujar anggota Komisi II DPRD tingkat provinsi, H Suripno Sumas SH MH.

Selain itu, karena usaha perkebunan yang terlantar, serta kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa izin.
Dia berharap keberadaan peraturan daerah (Perda) tentang Rebailitasi Hutan dan Lahan Kritis itu dapat mencegah, setidaknya meminimalkan, kerusakan hutan dan lahan.

“Lebih dari itu, dengan keberadaan Perda tersebut dapat pula memulihkan fungsi hutan dan lahan sebagai lingkungan yang berkualitas, penyangga kehidupan, serta perlindungan tata air daerah aliran sungai (DAS),” tuturnya.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRD Kalsel Bahas Raperda Hutla Kritis