Pemkot Jayapura Tak Mengetahui Pemasukan dari Obyek Pariwisata

share on:

Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, salah satu obyek wisata di Kota Jayapura – Jubi/jalan2.com
Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, salah satu obyek wisata di Kota Jayapura – Jubi/jalan2.com
Jayapura, Jubi – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Jayapura tak mengetahui pemasukan dari sektor wisata di kota ini sebab obyek-obyek vital pariwisata masih dikelola masyarakat adat.

Kepala Disbudpar Kota Jayapura Bernard Fingkrew mengatakan belum ada kontribusi untuk daerah dari pengelolaan Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan dan Pantai Base-G, Distrik Jayapura Utara.

Penagihannya pun dibebankan sangat tinggi kepada pengunjung. Misalnya Rp 5.000 untuk pengunjung yang menggunakan motor dan Rp 10.000 untuk mobil. Sewa tenda juga ditagih sekira Rp 100.000.

“Kami tidak tahu pendapatannya itu distor kemana? Dispenda provinsi atau ke Dispenda kota?” katanya kepada Jubi di Jayapura, Rabu (10/8/2016).

Ia mengakui sudah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas masalah tersebut.

“Agar pemilik pantai tidak memasang tarif yang terlalu tinggi untuk fasilitas yang tersedia sehingga semakin banyak pengunjung,” katanya.

Ia melanjutkan, “Kita lakukan sosialisasi setiap tahun, penyuluhan sadar wisata. Akhrinya mereka sadar bahwa setiap tamu yang datang ke Pantai Hamadi merupakan aset mereka.”

Pihaknya berencana membuat tempat permainan di bibir pantai. “Kemudian rencana bahari yang lain kita akan bangun disana,” katanya.

Dengan demikian ada pengunjung dari negara dan kabupaten-kabupaten tetangga, seperti Sarmi, Kabupaten Jayapura dan Keerom.

“Penduduk kota sendiri 400 ribu jiwa lebih, Sarmi, Kabupaten Jayapura dan Keerom mendapai 800-900 ribu. Kunjungan dari tiga kabupaten ini saja sudah cukup,” katanya.

Warga Kota Jayapura Theo Rolo mengatakan Pantai Holtekam sangat strategis, tetapi harus ditata baik. Namun ia mengakui masyarakat adat mengelola lokasi pantai wisata untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Maka tak memungkinkan untuk menyetornya ke pemerintah.

“Justru pemerintah yang harus kreatif memfasilitasi demi pengembangan wisata di kota ini,” katanya. (*)

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemkot Jayapura Tak Mengetahui Pemasukan dari Obyek Pariwisata