Gerak Desak Kapolda dan Kejati Papua Usut Tuntas Kasus Korupsi di Jayawijaya

share on:
Ketua GERAK Papua, Yan Matuan (tengah) didampingi Maksi Tabuni dan Boaz Haluk ketiak bertandang ke redaksi Jubi, Selasa (09/08/2016) - Jubi/Abeth You
Ketua GERAK Papua, Yan Matuan (tengah) didampingi Maksi Tabuni dan Boaz Haluk ketika bertandang ke redaksi Jubi, Selasa (9/8/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Ketua Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Papua, Yan Matuan mendesak kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk secara serius menuntaskan sejumlah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Papua, terutama kasus bantuan Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Jayawijaya.

“Kami menilai kinerja Polda Papua sampai saat ini tidak memuaskan bagi kami masyarakat Papua. Padahal, kami masyarakat berharap sekali kepada Kapolda Papua sebagai anak asli Papua segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Papua,” kata Yan Matuan didampingi Maksi Tabuni dan Boaz Haluk ketika bertandang ke redaksi Jubi, Rabu (10/8/2016) malam.

Yan menjelaskan, kasus korupsi yang mengemuka sekarang adalah kasus korupsi di wilayah Saireri oleh salah satu bupati.

“Dia sudah ditetapkan tersangka, tapi tidak ditindaklanjuti. Sekarang, pertanyaannya ialah kenapa Kapolda Papua tidak menangkap. Kita tahu saja bahwa kalau sudah tersangka berarti ditahan. Tapi ini terjadi pembiaran,” ungkapnya.

“Yang ke dua adalah kasus korupsi bantuan beras miskin (Raskin) di Jayawijaya. Itu juga Kapolda Papua sudah jadikan tiga orang tersangka terhadap tiga kepala distrik. Masing-masing Kepala Distrik Wouma, Kepala Distrik Napuwa dan Kepala Distrik Yalengga. Waktu itu Kapolres Jayawijaya langsung dipindahkan ke Manokwari oleh Kapolda Papua. ini menjadi pertanyaan, sebenarnya ada apa dibalik ini. Kapolresnya dipindahkan dan kasusnya tidak ditindaklanjuti,” tuturnya.

Ia mengaku, dua kasus ini telah mengemuka tapi prosesnya sampai sekarang tenggelam entah kenapa tidak tahu.

“Sekali lagi, kami mendesak kepada Kapolda Papua dan Kejaksaan Tinggi secara serius menangani kasus-kasus korupsi di Papua ini. Terutama dua kasus ini. Karena, kami rasa bahwa Papua ini adalah surganya para koruptor,” katanya.

Dia mengatakan, banyak koruptor yang terus dibiarkan oleh pihak penegak hukum sehingga terjadinya kemiskinan dan kebodohan terhadap rakyat Papua.

“Masyarakat mulai merasa tidak percaya. Semua kasus korupsi di Papua kami minta kepada Kapolda Papua dan Kejati Papua harus tangani dengan serius dan tegas,” katanya.

Sekretaris GERAK Papua, Maksi Tabuni menuding kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa rekening para pejabat di Papua hanya seremonial saja. Dia mengatakan, jangan hanya memeriksa rekening yang kelihatan saja namun, lebih dari itu KPK harus bongkar baik rekening rahasia milik pribadi para pejabat ini.

“Maka, KPK harus punya informasi yang detail dari masyarakat. Kelihatannya kemarin KPK hadir hanya untuk bermesraan dengan para pejabat di Papua. KPK juga harus masuk melalui masyarakat atau LSM untuk menjaring informasi lebih dalam. Agar para pejabat entah siapapun punya rekening cadangan yang ada atau tidak inikan dapat informasi dari masyarakat. Ini yang menjadi perhatian KPK ke depan,” tegas Maksi. (*)

 

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gerak Desak Kapolda dan Kejati Papua Usut Tuntas Kasus Korupsi di Jayawijaya