OAP Wajib Terima Pelayanan Kesehatan Gratis

share on:
Suasana penyamaan presepsi antara Dinkes Kota Jayapura, UP2KP, BPJS, Kepala Puskesmas di Kota Jayapura yang berlangsung di Kantor Dinkes Provinsi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.
Suasana penyamaan presepsi antara Dinkes Kota Jayapura, UP2KP, BPJS, Kepala Puskesmas di Kota Jayapura yang berlangsung di Kantor Dinkes Provinsi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Terhitung sejak semester pertama (Januari-Juni 2016) Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) telah mendapatkan 52 pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Semua pengaduan tersebut diklaim oleh UP2KP telah ditindaklanjuti hingga tuntas.

Hal ini ditegaskan Plt. Direktur UP2KP, Agus Raprap kepada Jubi, Kamis (11/8/2016) diruang kerjanya.

“Pengaduan ini muncul karena ketidaktahuan atau ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum pelayan kesehatan maupun masyarakat. Banyak kasus yang terjadi, pihak rumah sakit tidak rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan gratis sebagai Orang Asli Papua,” katanya.

Raprap mencontohkan, selama ini ada beberapa masyarakat asli Papua yang tidak tahu bagaimana mengurus Kartu Papua Sehat (KPS).

“Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak rumah sakit atapun puskesmas-puskesmas yang ada. Pihak Dinkes Papua sudah melakukan sosialisasi terhadap kepala-kepala rumah sakit dan puskesmas, seharusnya sosialisasi tersebut diteruskan oleh kepala rumah sakit dan puskesmas tersebut ke masyarakat. Ini yang saya nilai tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Mengenai apakah OAP yang sudah mendapatkan kartu BPJS Kesehatan perlu juga mengurus KPS, Raprap mengatakan bahwa, KPS akan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Papua namun khusus untuk masyarakat Asli Papua atau OAP.

“Ada beberapa item yang tidak bsia ditebus oleh BPJS Kesehatan, nah yang tidak bisa ditebus itulah KPS bisa digunakan. Tetapi tanpa KPS juga semua OAP tetap mendaptkan pelayanan gratis,” ujarnya.

Raprap menambahkan, seharusnya pihak rumah sakit membuat spanduk atau baliho yang dipasang di depan rumah sakit yang menerangkan apa saja kewajiban OAP untuk mendapatkan KPS.

Sebelumnya Dinas Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Jayapura menggandeng UP2KP melakukan evaluasi penggunaan KPS serta pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Jayapura, Helda Walli kepada wartawan mengatakan bahwa kegiatan evaluasi tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas di lingkup Kota Jayapura serta dokter, perawat, bidan dan ahli gizi.

“Selain itu kami juga mengundang pihak UP2KP dan BPJS. Hal ini dilakukan untuk menyamakan presepsi terkait KPS di Papua khususnya Kota Jayapura,” katanya.

Khususnya di Kota Jayapura, kata Helda, sudah melakukan distribusi KPS. Untuk melihat seberapa jauh pelayanan KPS terhadap masyarakat Papua maka pihaknya melakukan penyamaan presepsi karena banyak masyarakat kurang tau manfaat dari KPS itu sendiri.

“Yang perlu diketahui masyarakat adalah pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas berbeda. Di Rumah Sakit itu dilakukan pembayaran jasa kepada tenaga kesehatan yang sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat tetapi kalau di Puskesmas langsung diterapkan pelayanan yang pro terhadap masyarakat. Misalnya klas ibu hamil dan juga dilakukan pos gizi, pemberian TNT kepada balita gizi buruk dan juga TNT kepada ibu hamil,” ujarnya. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  OAP Wajib Terima Pelayanan Kesehatan Gratis