Pansus DPRP Segera Rekomendasikan Temuannya ke Gubernur

share on:
Gedung RSUD Dok II Jayapura – Jubi/Arjuna.
Gedung RSUD Dok II Jayapura – Jubi/Arjuna.

Jayapura, Jubi – Ketua Pansus RSUD Dok II yang dibentuk DPR Papua melakukan investigasi terkait berbagai permasalahan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua itu akan segera merekomendasikan berbagai temuannya ke Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ketua Pansus RSUD Dok II, Jack Kamasan Komboy mengatakan, pihaknya akan segera merampung tugas yang diberikan lembaga. Pansus telah melakukan investigasi dan menemukan berbagai permasalahan di rumah sakit itu.

“Kami tinggal bertemu direktur dan unsur pimpinan RSUD Dok II. Kami akan memberikan temuan kami ke Gubernur Papua. Itu bisa dijadikan acuan untuk membenahi berbagai kekurangan yang kami temukan,” kata Jack Komboy, Kamis (11/8/2016).

Banyak hal yang ditemukan Pasus DPR Papua di RSUD Dok II diantaranya terkait pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pendukung.

“Dari sisi SDM terjadi tumpang tindih dan kelebihan pegawai. Kami akan serahkan rekomendasi temuan kami ke Gubernur Papua. Nanti gubernur yang akan menurunkan kepada pejabat dibawahnya,” ucapnya.

Katanya, kini dibawah kepemimpinan Direktur yang baru, Josef Rinta, semua pihak berharap ada pembenahan di RSUD Dok II. Jangan lagi ada demo dan aksi pemalangan oleh pegawai di RSUD Dok II Jayapura seperti yang beberapa kali terjadi selama ini.

“Namun perlu terbangun komunikasi antar atasan dan bawahan agar ada penyamaan persepsi dan proses pelayanan tak terganggu. Selama ini manajemen dalam menyusun program, tak mendengarkan masukan dari bawahan. Ini jangan lagi terjadi. Semua pihak harus dirangkul. Kami dengar beberapa hari lalu ada ruang wakil direktur yang dipalang pegawai. Ini jangan lagi terjadi. Semua pihak di RSUD Dok II harus berperan sesuai tanggungjawabnya masing-masing,” katanya.

Pekan lalu, sejumlah staf RSUD Dok II memalang ruangan Wakil Direktur Bidang Umum, Carla Deksian. Aksi itu sebagai bentuk protes pemotongan Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB).

“Kami melakukan aksi ini untuk menegakkan hukum. Karena berdasarkan SK, dr. Carla Deksian sudah non job,” kata salah satu staf RSUD Dok II, Selfiana Yoangka.

Katanya, apa yang dilakukan Carla Deksian melangkahi tupoksi Wadir SDM RSUD Dok II, Ema Come. Pihaknya sudah melaporkan pemotongan TPB itu ke Direktur RSUD Dok II, Josef Rinta. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pansus DPRP Segera Rekomendasikan Temuannya ke Gubernur