Legislator Sebut Ada Pengusaha "Nakal" di Papua

share on:
Ilustrasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Papua - Jubi / Engel Wally
Ilustrasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Papua – Jubi / Engel Wally

Jayapura, Jubi – Lagislator Papua bidang Infrastruktur, Thomas Sondegau menyatakan, tak dipungkiri di Papua masih ada pengusaha “nakal” yang mendapat pekerjaan di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, namun tak mengerjakan proyek sesuai yang diinginkan.

Ia mengatakan, beberapa pengusaha yang bergerak dibidang konstruksi, barang dan jasa terkadang tak bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan.

“Tak bisa dipungkiri, terkadang ada pengusaha “nakal” yang hanya mengambil atau mencarikan dana awal. Setelah dana cair, dia tak mengerjakan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepadanya,” kata Thomas Sondegau akhir pekan lalu.

Ia mencontohkan, terkadang ada pengusaha yang mendapat proyek pembangunan infrastruktur baik yang bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Namun terkadang tak menyelesaikan pekerjaannya. Ada yang hanya melakukan pengerjaan tahap awal, setelah itu tak melanjutkan ke tahap berikutnya. Bahkan ada yang sama sekali tak melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya.

“Misalnya pembangunan jalan. Ada pengusaha yang hanya melakukan pembongkaran jalan tahap awal. Setelah itu ditinggalkan begitu saja. Tak dilanjutkan. Akibatnya pembangunan jalan terbengkalai,” ucapnya.

Thomas mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengawasi setiap pekerjaan atau proyek masing-masing yang dikerjakan pihak ketiga.

“Ketika kami melakukan kunjungan kerja ke daerah atau reses, tak jangan kami menemukan ada proyek yang terbengkalai. Alasannya beragam. Salah satunya pengusaha yang mengerjakan tak melanjutkan pekerjaannya dengan berbagai alasan. Makanya, pengawasan dari pihak pemberi pekerjaan itu penting,” katanya.

Legislator Papua lainnya, Sinut Busup menyatakan tiga tahun kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal pengerjaan infrastruktur masih terkesan jalan di tempat. Ia beranggapan, itu tak lepas dari kinerja SKPD yang tak mempu menterjemahkan keinginan gubernur dan wakilnya sesuai visi misi mereka.

“Visi misi gubernur dan wakilnya bagus. Namun perangkat dibawahnya yang belum mampu merealisasikannya. Akibatnya hingga kini belum ada pembangunan infrastruktur dari dana APBD yang diresmikan gubernur dan wakilnya,” kata Sinut beberapa waktu lalu.

Menurutnya, disisa masa kepemimpinan gubernur dan wakilnya, dua tahun kedepan, SKPD di lingkungan Pemprov Papua harus mampu menjawab dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan Gubernur Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal dibidang infastruktur.

Selama ini berbagai pihak sering menyoroti gubernur dan wakilnya, namun bisa dikata kesalahan ada pada perangkat dibawahnya yang tak mampu menterjemahkan apa yang diinginkan pasangan pemimpin pemerintahan di Papua itu. (*)

 

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator Sebut Ada Pengusaha "Nakal" di Papua