Merayakan HUT RI dalam Gubuk Otsus Papua yang Lapuk

share on:

Melihat Kembali 71 Tahun Indonesia Merdeka di Tanah Papua

Ilustrasi peta Papua - IST
Ilustrasi peta Papua – IST

Oleh: Abeth A. You

Jayapura, Jubi – Sudah 71 tahun Republik Indonesia merdeka. Terhitung sejak 17 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 2016 dan dua puluh sembilan lagi seabad.

Berbagai cara ditempuh guna mengubah bangsa Indonesia menuju perubahan secara universal. Tak dipungkiri membangun suatu negara yang beradap membutuhkan waktu yang amat lama.

Luas wilayah negara kita menjadi kendala utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara berkeadilan. Hampir sebagian besar sudut wilayah Indonesia masih saja terlihat belum dijamah tangan Pemerintah. Itulah perjuangan yang mesti dipahami bersama. Bahwa negara berkembang seperti Indonesia haruslah demikian.

Peradabaan menuju perubahan adalah perjuangan yang manakalah semua komponen terus berusaha menunjukkan adanya eksistensi kehidupan manusia bangsa Indonesia. Mulai dari presiden RI pertama hingga saat ini, melalui lembaga-lembaga negara terus memperlihatkan program demi perubahan tersebut.
Terutama di era Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, manusia Papua hidup dalam rumah Otsus mulai lapuk tanpa bekas. Salah satunya adalah soal pendidikan.

Di pelosok wilayah Papua yang tidak menguntungkan bagi warga-warga yang mendiaminya proses pendidikan dalam bingkai Otsus terus bergejolak akibat kesenjangan yang lahir dari para petinggi Papua di tanah ini.

Sangat sedih, menapaki sejumlah daerah di pelosok bangsa ini. Mereka tidak menerima pendidikan selayaknya sebagai bagian dari negara Indonesia. Salah satu merupakan bagian keperihatinan kita. Situasi ini terus menghantui proses pembangunan manusia di negara ini. Beragam program terus diluncurkan demi peningkatan sumber daya manusia. Namun sayang semua ini tinggal kenangan belaka.

Membuka Sekolah Guru Gratis

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) terus mencari formula guna membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Dari pembagian Biaya Operasional Sekolah (BOS), perbaikan gizi anak-anak sekolah, pembangunan gedung-gedung sekolah dan perumahan staf pengajar. Semua itu hanyalah tinggal bangunan fisik yang dihuni oleh kakarlak, tikus dan binatang lain. Sebab masalah mendasarnya belumnya ditangani serius yakni kekurangan guru.

Potret pendidikan di tanah Papua - Jubi/Doc
Potret pendidikan di tanah Papua – Jubi/Doc

Kekurangan tenaga pengajar menjadi buah bibir masyarakat kita. Semua komponen membicarakan hal itu. Manakalah berbagai formula secara swadaya masyarakat terus dilakukan. Semua ini hanyalah untuk kepentingan pembangunan manusia. Contohnya, para tamatan SMP dan SMA dijadikan tenaga pengajar di sekolah-sekolah berkelas kecil di pedalaman Papua. Mereka adalah para pemuda dan pemudi yang terpaksa tinggal di kampung karena keterbatasan biaya kuliah.

Soal pembangunan fisik (gedung) bukan solusi menyelesaikan masalah pendidikan. Sebab, masalah utama adalah kekurangan guru.
Pemerintah Indonesia mesti mencari solusi atau formula baru untuk mencetak guru-guru yang nantinya kembali ke kampung masing-masing. Misalnya, membuka sekolah guru dasar gratis selama satu priode. Mereka yang masuk kuliah adalah mereka yang kini tengah pengabdi sebagai guru sukarela di kampung-kampung yang nota benenya adalah tamatan SMP dan SMA tersebut.

Sangat terlihat, keterlibatan masyarakat Papua dalam pembangunan tidak terlihat dan tidak berdaya karena digenggam oleh para petinggi orang Papua yang kini sebagai tuan rumah Otsus. Porsi orang Papua dialihkan kepada para migran (pendatang). Hal itu sangat terlihat dalam pembangunan kontruksi sebagai pihak ketiga (kontraktor). Para petinggi di Papua memberikan semua kegiatan (proyek) pembangunan kepada warga migran. Kontraktor pribumi menjadi penonton di tengah mengalirnya dana Otsus bagai air sungai yang deras. Para pengusaha lokal selalu menyampaikan kepada para pimpinan di Papua. Bahkan, mereka membentuk berbagai organisasi pengusaha lokal agar mendapat penguatan hukum demi mendapat perhatian. Namun semua itu tinggal kenangan belaka. Akibatnya, para pengusaha lokal selalu memalang sebagai bukti protes atas ketidakberpihakan tersebut.

Transmigrasi Terselubung di Papua

Design grafik pertumbuhan penduduk OAP di NKRI oleh pemerhati fenomena sosial Papua, Awikaituma Ukago - Jubi/Doc
Design grafik pertumbuhan penduduk OAP di NKRI oleh pemerhati fenomena sosial Papua, Awikaituma Ukago – Jubi/Doc

Menjadikan pengusaha warga migran sebagai kontraktor oleh para petinggi di Papua berimbas pada meningkatnya angka transmigrasi terselubung ke Papua. Sebab pengusaha migran selalu mendatangkan pekerja-pekerja dari luar Papua. Para bupati/wali kota dan kepala SKPD di lingkungan Provinsi Papua pun mendatangkan warga transmigrasi terselubung. Para pejabat ikut memberikan peluang sambil mematikan daya juang Orang Asli Papua (OAP) dengan menghadirkan para kontraktor sebagai akibat dari bergaining politik di masing-masing wilayah, baik di kabupaten/kota maupun provinsi. Mereka datang dengan berbagai pekerjaan, tanpa membawa bekal.

Papua dianggap sebagai surga yang terlantar. Hal ini belum dicermati dengan seksama oleh semua komponen. Sebenarnya yang paling eksis dalam menghadirkan transmigras terselubung adalah para bupati/wali kota dan gubernur.

Monopoli Dagang

Monopoli dagang pun terus terlihat marak. Para pedagang dari luar tumbuh bagai jamur di seantero persada Papua. OAP kini tak berdaya bersaing di tanah mereka sendiri.

Pemerintah tidak melihat beberapa aspek di atas ini. Para pejabat asli Papua lebih percaya warga migran ketimbang warga lokal, yang sebagai warga asli dan pemilik tanah ini.

Para pengusaha bonafide di Papua sedang memodali para pendatang atau mereka didatangkan agar berusaha di tanah Papua. Warga trans terselubung merupakan pekerja berbagai proyek yang diberikan oleh para bupati sebagai kosekuensi politik di masa pilkada.

Dana yang mestinya dipakai untuk memberdayakan masyarakat lokal justru berbalik manfaatnya. Memberikan peluang kepada para pengusaha agar membanting lulu warga asli yang adalah pemilik kabupaten, daerah kabupaten dan lain-lain. (*)

Penulis adalah wartawan tabloidjubi.com dan Koran Jubi,tinggal di Port Numbay

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Merayakan HUT RI dalam Gubuk Otsus Papua yang Lapuk