Refleksi Kegagalan Pemerintah Dalam Mengelola Isu Papua

share on:
Aksi solidaritas Pasifik untuk ULMWP di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (14/7/2016) - Jubi/Victor Mambor
Aksi solidaritas Pasifik untuk ULMWP di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (14/7/2016) – Jubi/Victor Mambor

Oleh : Edoardo Antonius

BEBERAPA tahun belakangan isu Papua semakin hangat dibicarakan baik dari dalam negri maupun luar negeri. Isu ini makin meluas seiring dengan makin meningkatnya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Orang Asli Papua. Agar tidak makin meluas dan menjadi konsumsi masyarakat internasional, pemerintah dituntut menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi.

Setidaknya ada empat penyebab isu HAM terus bergaung. Pertama adalah pembatasan akses jurnalis asing ke Papua, kedua Penutupan dan Pelarangan Operasi LSM asing di Papua, ketiga Politik “labelling and criminalize” dan keempat adalah politik Klaim.

Tujuan pelarangan liputan oleh jurnalis asing di Papua sudah pasti untuk menutup informasi terkait isu Papua di luar negeri. Bahkan media-media nasional pun seakan selektif dalam memuat konten berita tentang Papua. Praktis isu Papua selama bertahun-tahun tidak pernah muncul di jaringan televisi internasional. Sama halnya dengan penutupan dan pelarangan beroperasinya LSM asing di Papua karena disinyalir oleh pemerintah bisa memperkeruh masalah Papua.

Sembari menutupi saluran akses jurnalis asing ke Papua, Pemerintah juga melakukan politik “labelling and criminalize” yang bertujuan untuk membungkam aktivis Papua dalam menyuarakan aspirasi politik mereka. Pelabelan “separatis” dimaksudkan agar mudah mengkriminalisasi ide, sehingga siapapun yang berbicara atas nama ideologi tersebut bisa dicap sebagai “separatis”. Bahkan apapun yang melekat pada siapapun yang merepresentasikan ideologi Papua termasuk benda-benda seperti gambar, noken, pakaian dan lain lain akan di cap sebagai “separatis”. Dengan cara ini, pemerintah memiliki legitimasi atas nama hukum untuk membungkam aspirasi politik orang Papua melalui cara-cara represif ala militeristik.

Setelah target pembungkaman tercapai, Pemerintah dengan mudah dan tanpa beban bisa berdiri di hadapan para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) dan mengklaim diri sebagai representasi sah Orang Papua di organisasi bangsa-bangsa Melanesia tersebut. Ini adalah skenario terbaik yang setidaknya diharapkan Pemerintah akan terjadi. Namun, kenyataan berkata lain. Setidaknya ada beberapa hal dilewatkan atau mungkin di abaikan Pemerintah.

Kegagalan demi kegagalan dalam upaya menutup rapih isu Papua dari dunia internasional ini pulalah yang turut mencoreng wajah Indonesia di pertemuan-pertemuan MSG dan dunia internasional. Di hadapan para pemimpin MSG, pemerintah mengklaim diri sebagai representasi resmi orang Papua. Padahal, entah sengaja atau tidak pemerintah tahu bahwa informasi dari Papua ke luar sudah sangat deras dan tidak bisa dibendung. Aksi demo damai yang berlangsung di berbagai kota di Papua, Jawa dan Sulawesi untuk mendukung United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) sebagai representasi yang di pilih orang Papua sudah diliput dan disebarluaskan ke dunia internasional. Ketika pemerintah mengklaim diri sebagai perwakilan orang Papua di MSG, sementara orang Papua sendiri lebih memilih ULMWP sebagai perwakilan mereka, disini jelas terlihat bahwa pemerintah telah melakukan pembohongan publik. Pemerintah telah mengkhianati orang Papua dengan cara membajak suara mereka demi kepentingan geo-politik dan ekonomi di MSG.

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Refleksi Kegagalan Pemerintah Dalam Mengelola Isu Papua