Puluhan LSM Jakarta Tuding Negara Berangus Demokrasi di Papua

share on:
Aktivis AMP yang dibawa ke kantor Polda Metro Jaya saat melakukan aksi menentang New Yoirk Agreement - IST
Aktivis AMP yang dibawa ke kantor Polda Metro Jaya saat melakukan aksi menentang New Yoirk Agreement – IST

Jayapura, Jubi – Pemerintah Indonesia dianggap tidak mengindahkan hak warga Papua yang sedang menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi damai dihadang oleh tindak kekerasan dan pelbagai tindakan yang menandakan sistem demokrasi sebagai bagian penting dari negara Indonesia ini perlu diperbaiki.

Pada Senin, 15 Agustus 2016, Kepolisian Daerah DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Jayapura, Papua membubarkan paksa aksi damai warga Papua untuk memperingati New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962, sebagai cikal bakal masuknya Papua ke wilayah Republik Indonesia. Selain membubarkan paksa aksi-aksi demonstrasi di Jakarta dan Jayapura, aparat kepolisian menangkap 100 orang di Jayapura dan 22 orang di Jakarta.

Di antara yang ditangkap, terdapat 4 orang dari organ mahasiswa PEMBEBASAN Nasional yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (GEMA DEMOKRASI). Selain itu, dalam aksi demonstrasi di Jayapura, sejumlah perempuan dipukuli hingga babak belur dan ada yang terkena serempetan peluru tajam yang ditembakkan oleh polisi.

Baca juga Aksi Demo KNPB Diwarnai Pembakaran dan Pengejaran oleh Aparat Keamanan

“Hari ini wajah Indonesia di Papua telah tercoreng. Terjadi pembungkaman ruang demokrasi dengan cara menghadang aksi massa oleh aparatur negara, padahal ini aksi damai,” ujar Jeffry Wenda aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tergabung juga dalam GEMA DEMOKRASI.

GEMA DEMOKRASI menilai pemerintah telah mengabaikan hak kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat yang konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Tindakan pihak kepolisian dengan membubarkan aksi damai serta melarang untuk berkumpul dan berpendapat telah melanggar UUD 1945 yang secara prinsip menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya.

Baca juga Legislator: Aparat Negara yang Memperkeruh Situasi

Pemerintah juga dianggap telah melanggar Hak untuk menyampaikan pendapat warga Papua yang secara tegas dijamin di Pasal 19 ICCPR (International Convenant On Civil Political Rights) yang telah diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

“Tindakan sewenang-wenang dengan menangkap warga Papua tanpa alasan yang jelas melanggar asas peradilan yang adil. Pasal 6 huruf D Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hak untuk Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa,” kata Pratiwi Febri, narahubung GEMA DEMOKRASI.

Baca juga KNPB : Kami Tidak Tahu Siapa Yang Bakar-Bakar

Karena itu, lanjut Pratiwi, GEMA DEMOKRASI, yang terdiri dari lebih dari 70 organisasi dan individu yang peduli pada demokrasi Indonesia MENGECAM KERAS tindakan aparat terhadap aksi demonstrasi hari ini, selain peristiwa-peristiwa sebelumnya.

“Padahal baru sehari sebelumnya, terjadi penangkapan 56 orang anggota KNPB saat membagikan selebaran aksi damai. Ini sudah keterlaluan!” seru
Pratiwi yang juga pengacara publik LBH Jakarta.

GEMA DEMOKRASI, lanjut Pratiwi menuntut aparat untuk:
1. Segera menghentikan tindakan kekerasan pada setiap aksi damai yang dilakukan oleh warga Papua untuk menyatakan pendapatnya;
2. Secepatnya menghentikan provokasi dalam bentuk pengerahan massa tidak dikenal yang melakukan pembakaran dan menstigma warga Papua yang melakukan aksi damai;
3. Lekas menarik pasukan bersenjata dari bumi Papua untuk menghindari konflik kekerasan lebih lanjut;
4. Mencabut Maklumat Kapolda Papua Tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum tanggal 1 Juli 2016 karena melanggar Hak Asasi warga Papua sebagai warga negara yang berdaulat. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Puluhan LSM Jakarta Tuding Negara Berangus Demokrasi di Papua