Enembe : Beberapa Bulan Terakhir, Terjadi Migrasi Besar-besaran ke Papua

share on:
OAP di wilayah pegunungan Papua - Jubi/Victor Mambor
OAP di wilayah pegunungan Papua – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi migrasi besar-besaran ke Papua. Ia mengaku tidak tahu siapa yang mengatur migrasi ini.

“Siapa yang mengatur ini. Apakah negara yang atur atau ini migrasi gelap?” tanya Enembe.

Enembe membandingkan Papua dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa menertibkan penduduknya dengan undang-undang keistimewaannya.

“Kalau daerah seperti Yogyakarta bisa tertibkan orang dengan undang-undang istimewa, kenapa Papua tidak bisa? Jadi ini kita akan tertibkan, terutama Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Merauke,” ujarnya.

Baca juga Gubernur Papua Tolak Program Transmigrasi

Baca juga Gubernur : Saya Khawatir, 10-20 Tahun Lagi Orang Asli Papua Hilang dari Tanah Ini

Pemerintah Provinsi Papua, menurut Enembe sudah menolak adanya pengiriman orang dari Pulau Jawa ke Papua.

“Kami sudah tolak transmigrasi yang diwacanakan pemerintan pusat ini. Kalau mau transmigrasi, ya transmigrasi lokal saja. Bukan dari Jawa atau daerah lain di luar Papua,” kata Enembe kepada Jubi, akhir tahun lalu

Memindahkan orang miskin ke Papua, menurut Enembe sama dengan membawa masalah ke Tanah Papua. Bukan saja masalah ekonomi, lapangan kerja maupun masalah sosial, tapi ia khawatir, transmigrasi ini akan membuat Orang Asli Papua bisa hilang dari tanah Papua ini dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan, depopulasi Orang Asli Papua.

Baca juga Gubernur Minta Disdukcapil Tak Sembarang Terbitkan KTP

Awal tahun 2016, Enembe telah menegaskan pada beberapa Kabupaten di provinsi Papua agar tidak menerbitkan KTP sembarangan.

“Pejabat pengelola kependudukan harus tegas, saya ada dapat kabar masih terdapat oknum pegawai yang menerbitkan KTP sembarangan, karena ada KTP yang dikeluarkan tapi orangnya belum tinggal di Papua,” kata Enembe awal Februari lalu.

Penertiban ini menurutnya dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sebab pemerintah Papua dalam beberapa tahun ini telah bekerja keras, tapi orang miskin lebih banyak lagi datang dari luar Papua.

Baca juga Menkopolhukam : Yang Datang ke Papua, Jangan Jadi Gelandangan

Saat kunjungan Luhut Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, bulan Maret Lalu, Enembe,kembali menegaskan kedatangan para pendatang ini menambah jumlah penduduk miskin di Papua. Banyak dari mereka yang datang dengan tujuan tidak jelas.

“Orang-orang yang tidak punya pekerjaan jelas dan keahlian ini yang terus datang ke Papua,” kata Enembe.

Menurutnya, orang dari luar Papua yang datang ke Papua, harus jelas tujuannya agar tidak membebani pemerintah daerah karena kemiskinan yang dibawa masuk ke Papua.

Baca juga Gubernur : Siapapun yang Datang ke Papua, KTP nya Harus Diperiksa

Gubernur mengaku, sedang menyiapkan perangkat untuk memberlakukan kebijakan penertiban penduduk ini.

“Kami akan siapkan petugas di bandara, pelabuhan untuk memeriksa semua orang yang datang ke Papua ini. Tujuan mereka akan ditanyakan oleh petugas itu. Jadi siapapun yang datang ke Papua KTP nya akan diperiksa,” kata Enembe. (*)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Enembe : Beberapa Bulan Terakhir, Terjadi Migrasi Besar-besaran ke Papua