KNPB: New York Agreement Ilegal

share on:

KNPB wilayah Sorong Raya - Jubi/Niko
KNPB wilayah Sorong Raya – Jubi/Niko
Sorong,Jubi – Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Sorong Raya, Agustinus Aud mengatakan penandatanganan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda terkait sengketa West New Guinea (West Papua) pada 15 Agustus 1962 ilegal.

“Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang, penentuan nasib sendiri (self determination) yang didasarkan pada praktek internasional yaitu satu orang satu suara (one man one vote),” katanya di Sorong, Papua Barat, Senin (15/8/2016).

Ia melanjutkan pada pasal 12 dan 13 yang mengatur pengalihan administrasi dari badan pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia. Setelah pengalihan administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri.

“Pembangunan di Papua tidak dijalankan sesuai kesepakatan dalam perjanjian New York. Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua,” katanya.

Ketua KNPB Sorong Raya Kamtius Heselo mengatakan lebih ironis lagi, sebelum penentuan nasib sendiri (Pepera) 1969, pada tanggal 7 April 1967 Freeport–perusahaan pertambangan milik Amerika telah menandatangani kontrak pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Pepera. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1.025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat.

Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan Pepera yang dinilai tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

“Teror, intimidasi, penahanan, penembakan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini di era reformasinya Indonesia. Hak asasi rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia,” katanya. (*)

Editor :
Sumber : Timoteus Marten
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KNPB: New York Agreement Ilegal