Penahanan Steven Itlay, Bentuk Pembungkaman Demokrasi

share on:
Steven Itlay (kanan) dan Yus Wenda (kiri) di dalam tahanan polisi Polres Mimika - (Jubi/Doc. KNPB wilayah Timika)
Steven Itlay (kanan) dan Yus Wenda (kiri) di dalam tahanan polisi Polres Mimika – (Jubi/Doc. KNPB wilayah Timika)

Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy menilai penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort (Polres) Mimika, Papua terhadap Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mimika, Steven Itlay yang telah berlangsung hingga lebih dari 120 hari merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berat.

Yan Christian Warinussy menjelaskan, hal ini sejalan dengan status Indonesia saat ini sebagai sebuah negara hukum dan demokrasi sebagaimana termaktub di dalam amanat pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan soal kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi serta kebebasan berkumpul dan berserikat di nusantara.

“Penahanan terhadap saudara Itlay sudah sangat melanggar asas-asas umum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang seharusnya dapat dipersoalkan secara hukum di depan pengadilan,” jelas Warinussy kepada Jubi, Selasa (16/08/2016).

Oleh sebab itu, Warinussy sebagai peraih penghargaan Internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 dari Canada mendesak kepada Kapolres Mimika dan melalui Kapolda Papua untuk segera membebaskan Steven Itlay dari penahanannya demi hukum dan sekaligus demi menghindari adanya tuntutan hukum yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai terduga atau terlapor atau tersangka saat ini, maupun keluarga dan penasehat hukumnya.

“Bentuk tindakan-tindakan pembungkaman demokrasi dalam konteks penangkapan dan pemenjaraan dan atau penahanan para aktivis pro demokrasi yang senantiasa membawa pesan atau slogan Papua Merdeka dewasa ini sebagai bentuk tindakan destruktif institusi keamanan negara di Tanah Papua bakal membawa kesulitan bagi posisi pemerintah Indonesia dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatalam, khususnya dalam konteks hak kebebasan berserikat dan berkumpul, mengaluarkan pendapat dengan bebas secara lisan maupun tulisan sebagaimana dijamin di dalam konstitusi negara maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

“Berkenaan dengan itu, saya menyerukan adanya tekananan dan intervensi internasional dalam bentuk kunjungan pelapor Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi ke Tanah Papua demi melihat langsung bagaimana praktek perlindungan dan penghormatan serta promosi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan berkumpul dan berserikat yang terjadi selama ini,” tuturnya.

Dilansir suarapapua.com, Steven Itlay, Ketua KNPB wilayah Timika mengungkapkan, sudah lebih dari 130 hari ia ditahan di tahanan kepolisian sejak ditahan pada 6 April 2016 di halaman gereja Golgota, SP 13, Timika Papua saat hendak melakukan ibadah bersama rakyat Papua. Steven dituduh melakukan makar dan penghasutan yang diancam dengan pasal 160 KUHP.

“Sejak saya ditahan sampai hari ini sudah 131 hari di tahanan Polres Mimika,” ungkap Itlay.

Itlay bercerita, sejak awal ia ditahan, kondisi kesehatannya sudah menurun. Karena ia dikurung diisolasi di ruagan yang tertutup dan susah mendapat udara segar.

“Kondisi di awal-awal saya sakit karena tidak ada ventilasi udara yang bagus. Pembuluh darah saya terganggu, dada sakit dan saya sakith mag. Sampai hari ini saya masih merasa sakit. Tetapi tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat,” jelasnya. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penahanan Steven Itlay, Bentuk Pembungkaman Demokrasi