Tidak Anarkis, Mengapa Dilarang Ke DPR Papua?

share on:
Massa aksi KNPB ketika berada di depan Mall Ramayana Kotaraja, Kota Jayapura, Senin, (15/08/2016) - Jubi/Doc
Massa aksi KNPB ketika berada di depan Mall Ramayana Kotaraja, Kota Jayapura, Senin, (15/08/2016) – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Juru Bicara KNPB Pusat, Bazoka Logo mengungkapkan, setiap kali pihaknya menggelar aksi tidak pernah melakukan tindakan anarkis, namun selalu dilarang dan dihadang dengan kekuatan penuh oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia. 

“Kami tidak ajarkan anarkis. Seandainya ada pihak yang menyebut kami melakukan anarkis, kita bisa membuktikan,” tegas Logo kepada Jubi di sela-sela aksi damai Perjanjian New York di Abepura, Senin, (15/08/2016).

Dikatakan Logo, pihaknya semakin kebingungan dengan sikap aparat kepolisian yang melarang orang asli Papua (OAP) tidak bisa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, padahal DPR Papua ini dipilih oleh rakyat Papua untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Papua.

“Kami sadar, bahwa DPR Papua yang ada di jantung kota Port Numbay ini bukan milik rakyat atau orang asli Papua (OAP). DPR Papua itu milik Indonesia yang dipilih oleh Indonesia sehingga kami terus dihalangi oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Koordinator Aksi Perjanjian New York dari KNPB, Samy Lokon mengatakan, pihaknya memediasi rakyat Papua untuk memprotes perjanjian New York yang dilakukan secara sepihak.

“Kami nyatakan itu ilegal. Kami minta PBB segera melakukan tinjau kembali atas perjanjian palsu itu,” ungkap Samy Lokon.

“Apabila ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan (anarkis) berarti itu bukan dilakukan oleh massa aksi kami. Jadi, itu bukan kami yang lakukan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Jayapura Kota, AKBP. Marison Tober H. Sirait mengatakan, pihaknya tetap menghormati setiap penyampaian pendapat di muka umum apabila hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Kita menghormati penyampaian pendapat mereka (KNPB) ketika itu sesuai dengan aturan UUD 1945 NKRI. Ketika mereka melawan negara Indonesia dalam orasinya, keinginannya dan demokrasi yang mereka dasarkan itu untuk menentang negara, itu tetap kita bubarkan,” kata Kapolresta AKBP. Marison Tober H. Sirait kepada wartawan di Kotaraja ketika memantau massa aksi KNPB penolak Perjanjian New York.

Menurutnya, sebagai penegak hukum terlebih dahulu pihaknya tetap melakukan negosiasi dengan kordinator aksi sebelum dikembalikan ke lampu merah Abepura.

“Tapi tadi kita sudah negosiasi, mereka mengerti dan mereka bersedia kembali ke Abepura dari Kotaraja. Tidak lanjut ke kantor DPRP,” ujarnya.

Terkait adanya pembakaran ban mobil dan motor di sepanjang Jalan SPG, Waena, hingga saat ini pihaknya belum bisa pastikan oknum di balik kejadian tersebut.

“Tadi tadi sempat ada aksi bakar ban di tengah jalan di Waena. Tapi, untuk sementara ini kita masih dalam penyelidikan,” katanya.

Disinggung mengapa massa aksi harus dikembalikan dari Kotaraja ke Abepura? Ia menjelaskan, bahwa untuk penanganan massa pihaknya melihat perkembangan situasi di Perumnas III dan wilayah Abepura serta Kotaraja.

“Ya, itu kita lihat situasi saja. Perkembangan situasi dan perkembangan psikologi massa. Kondisi kekuatan kami dan keadaan masyarakat di Perumnas III,” jawabnya.

Ditegaskan, dikembalikannya massa aksi ke Abepura itu juga dilakukan itu sebagai upaya penanangan atas Maklumat Kapolda Papua. Ia menambahkan, jumlah personil yang diturunkan sebanyak 800 dari Dalmas, Shabara dan Brimob Polda Papua.

Sekretaris I KNPB, Mecky Yeimo mengaku, pihaknya menggelar aksi tersebut dengan bermartabat, walaupun surat izin yang dimasukkan pihaknya tidak diindahkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua.

“Kami minta UUD tahun 1945 itu harus dirubah, jika rakyat Papua terus ditekan dan dihalangi dalam penyampaian pendapat di muka umum. Jangan ada aturan di atas aturan, seperti Maklumat Kapolda itu tidak layak berlaku di tanah Papua,” tutur Mecky. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tidak Anarkis, Mengapa Dilarang Ke DPR Papua?